10 Anggota DPRD Sulut Studi Banding Ke Swiss, Komisi I: Ini Tak Adil

396
Setwan rapat bersama Komisi I DPRD Sulut

Manado, MP

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Utara (DPRD Sulut) kembali saling menyoroti. Hal ini dipantik oleh rencana keberangkatan 10 orang anggota DPRD Sulut ke Swiss.

Dalam rapat dengan Komisi I, Kepala Bagian (Kabag) Umum Jackson Ruaw menginformasikan semua nama yang akan terbang ke negara di Benua Eropa tersebut.

“Anggota DPRD Sulut yang akan berangkat ke Swiss untuk kloter pertama adalah Stevanus Vreeke Runtu, Marten Manoppo, Cindy Wurangian, Teddy Kumaat dan Ferdinand Mangumbahang. Yang kedua Novi,  James Karinda, Edison Masengj, Boy Tumiwa dan Syeni Langi,” beber Ruaw pada Kamis (13/9) 2018.

Selanjutnya dikatakannya, tujuan keberangkatan para wakil rakyat ke negeri pembuat jam tangan itu ialah untuk studi komparasi terkait pengembangan sumber daya, coklat, perbankan dan lainnya.

“Studi komparasi dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, komoditas coklat, pengolahan keju, termasuk melihat, ini agenda Komisi II, bagaimana peluang, contoh kan disana banyak uang terkumpul disana, bagaimana sistem perbankan disana sampai uang bisa berkumpul disana,” pungkas Ruaw.

Anggota Komisi I Netty Agnes Pantouw setuju dengan studi banding asalkan demi kemajuan daerah. Namun, ia mempersoalkan adanya indikasi ketidakadilan dalam pengaturan giliran keberangkatan anggota dewan.

“Untuk kemajuan daerah saya setuju. Apalagi pengembangan coklat, keju dan lainnya. Tapi kalau bicara aspek keadilan, ini tidak objektif. Jangan ada yang so tiga kali studi banding sedangkan lain tidak pernah. Kalau saya,  tidak masalah saya tidak pergi. Tapi ini terkait aspek keadilan,” sembur politisi Partai Demokrat itu.

Sekretaris DPRD Bartolomeus Mononutu SH memberitahu bahwa keberangkatan 10 wakil rakyat tersebut didasarkan pada surat undangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Swiss dan Konsulat Jenderal Swiss di Makassar.

“Itu sudah diusulkan ke Depdagri. Tinggal menunggu tindak lanjut. Kalau diiyakan, kloter pertama 26 September 2018,” ujar Mononutu saat rapat pembahasan rencana kerja anggaran (RKA) APBD Perubahan 2018 bersama Komisi I bidang Pemerintahan dan Hukum. (Iswan Sual)