40 Pengusaha Galian C di Boltim Belum Kantongi Izin

296

Tutuyan, MP

Puluhan berkas pengurusan izin galian C di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) ‘tersendat’. Sejumlah kendala jadi penyebab.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Boltim, Sjukri Tawil menjelaskan, sejak kewenangan diambil alih oleh pemerintah provinsi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ada beberapa kewenangan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab kabupaten/kota, sekarang menjadi kewenangan provinsi. Termasuk untuk mengeluarkan izin pertambangan galian C.

Diungkapkan, hingga kini ada sekitar 40 berkas permohonan yang masuk ke DLH Boltim, namun belum ada satu pun izin yang keluar dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Diakui, kendala yang dihadapi, proses pengurusan izin galian C di Provinsi. Kedua, kurang proaktifnya pemohon sehingga dokumen tidak lengkap.

“Kami minta pemohon proaktif. Dinas Lingkungan Hidup siap membantu untuk kelengkapan dokumen,” ujar Tawil, Kamis (7/8).

Ia menerangkan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKP-UPL), harus dimiliki dalam galian C. Wewenang ini berada di Kapubaten/Kota dan Provinsi Sulut, tergantung luas lahan yang dikelolah dan perlakuan seperti mengunakan alat atau mesin.

“Pemohon harus proaktif. Buktinya ada beberapa pengusaha yang bakal pegang izin galian C. Satu di antaranya Argo Sumaiku. Hanya tinggal dua dokumen harus dilengkapi yakni izin lingkungan dan SPPL,” ungkapnya.

Sementara, Argo Sumaiku mengatakan, izin dari provinsi sudah ia kantongi yakni IUP, namun masih ada SPPL dan izin produksi yang belum lengkap.

Menurut pengusaha Galian C ini, SPPL dari kabupaten, dalam hal ini DLH dan izin produksi dari Provinsi Sulut.

“Saya menunggu izin ini, selama tiga tahun. Memang pengurusannya sangat rumit di Provinsi Sulut. Maka perlu proaktif,” ujar Sumaiku.

Ia memastikan, pemohon memang harus proaktif, karena kalau tidak izin tidak keluar. (Jerry Isini)