Anggota Partai Masih Bisa Bacaleg DPD-RI

251
Meidy Tinangon (ist)

Manado, MP

Status sebagai anggota partai tak berefek terhadap larangan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat yang akan bertarung di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI).

Alasannya, putusan MK hanya ditujukan kepada pengurus partai yang tidak bisa berada di arena perebutan kursi senator.

Anggota partai yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) namun mencalonkan diri juga untuk DPD-RI, tidak akan punya pengaruh atas putusan MK tersebut.

“Yang diberikan aturan hanyalah pengurus bukan anggota partai,” tegas Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Meidy Tinangon.

Seorang mencalonkan diri di DPD-RI namun masih duduk di DPRD tak perlu mengundurkan diri. Hal itu karena aturan MK tak hanya melarang untuk menjadi pengurus partai, bukan anggota partai.

“Kalau masih anggota partai masih bisa menjabat di DPRD. Cuma yang disampaikan mundur dari kepengurusan,” pungkasnya.

Pengunduran diri dari jabatan pengurus partai, harus paling lambat satu hari sebelum Daftar Calon Sementara (DCS).  Kalau Surat Keputusan (SK) pemberhentian sebagai pengurus, harus satu hari sebelum Daftar Calon Tetap (DCT).

“Syarat DPRD cuma anggota partai. Tidak ada alasan untuk mereka yang hanya anggota partai dan mencalonkan diri di DPD, kemudian harus mengundurkan diri dari DPRD. Karena yang dilarang hanyalah menjadi pengurus,” kuncinya. (Iswan Sual)