Manado, MP
Polemik penerima Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat bumi nyiur melambai, terutama daerah kepulauan, disinyalir tidak tepat sasaran. Teriak keluh pun didengar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut).
“Bantuan pemerintah untuk masyarakat tidak tepat sasaran, khususnya daerah kepulauan,” ujar Legislator Ronald Sampel.
“Jangan ada politisasi dalam penyaluran bantuan maupun pembangunan infrastuktur yang dilakukan oleh pemerintah dalam tahun politik di depan. Pemerintah harus netral. Sekali lagi saya ingatkan, tahun depan merupakan tahun politik jadi saya minta agar pemerintah harus netral, jangan mempolitisasi dalam hal penyaluran bantuan maupun pembangunan infrastuktur di lapangan,” ujar Anggota DPRD Provinsi Sulut Komisi I Fraksi Demokrat ini.
Ia menambahkan, pemerintah harus berlaku adil, jangan malah masyarakat dikelompokkan pemerintah dalam hal menyaluran anggaran bantuan maupun pembangunan karena ada tekanan-tekanan politik yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan di masyarakat.
“Saya harapkan pemerintah harus adil, jangan malah pemerintah turut andil mengelompokkan masyarakat hingga jadi kesenjangan di masyarakat cuma karena tekanan politik,” lanjut Pentolan Partai Nasdem Nusa Utara ini.
“Jadi hanya ingin mengingatkan kalau anggaran yang dikelola oleh pemerintah itu dari masyarakat dan dikumpul dari pajak masyarakat, jadi harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Sulut. Saya yakin pemerintahan OD-SK bisa menjalankan itu,” pungkasnya. (Eka Egeten)
