Basilius Diduga Dikriminalisasi Demi Aksi Monopoli Penjualan Tanah

120

MANADO, ManguniPost.com – Indikasi kriminalisasi dibalik penguasaan tanah keluarga, diduga kuat telah menimpa terdakwa BJS alias Basilius. Dimana, Basilius harus menjalani proses meja hijau di Pengadilan Negeri (PN) Manado yang dipimpin Hakim Halidja Wally, dengan tudingan melakukan perbuatan melawan hukum.

Saat sidang dakwaan dimulai, terdakwa Basilius telah dijerat pidana Jaksa Penuntut Umum (JPU), Zulhia J Manise dengan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana untuk dakwaan primair, Pasal 266 ayat (2) KUHPidana untuk dakwaan subsidair, serta Pasal 263 ayat (1) untuk dakwaan lebih subsidair.

Dalam dakwaannya, JPU memaparkan bahwa Surat Persetujuan Bersama (SPB) tanggal 19 Agustus 2000 yang ditandatangani Modesta Sanger, Maximus Sanger, Lorens Sanger, Leo Sanger, Martha Sanger, serta turut disaksikan dan ditandatangani Jemmy Dareda, Roin RC Saroinsong dan Robby Lapanusu (Alm), isi suratnya menerangkan bahwa tanah garapan Herman Sanger (Alm) dengan batas-batas tertentu dihibahkan kepada terdakwa Basilius.

Selain itu, JPU mengungkapkan telah terjadi perubahan pada keterangan batas tanah dalam SPB tersebut, yakni adanya tanda tipe-x pada batasan bagian selatan, yang menurut dakwaan JPU seharusnya berbatasan dengan keluarga Mokoginta, namun di atas tipe-x tertulis jalan setapak.

Mengacu pada tanda tipe-x dan ketikan jalan setapak pada SPB itu, JPU ikut menuding terdakwa Basilius melakukan pemalsuan surat, dengan menambahkan keterangan saksi Modesta yang merupakan adik kandung terdakwa, merasa dirugikan. Sebab luas tanah saksi Modesta tidak akan sesuai lagi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 250 Tahun 2001 yang dibuatnya.

Tak hanya itu, di dakwaannya JPU menerangkan, tanda tipe-x yang tertera dalam SPB itu baru terungkap sekitar Juni 2017 lalu. Saat saksi Kevas Sanger memperlihatkan surat tersebut kepada Rio Sanger.

Menariknya, saat masuk sidang pemeriksaan saksi, tak ada satu pun saksi yang memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim bahwa mereka melihat dan mengetahui kalau terdakwa yang mentipe-x surat tersebut.

Dalam persidangan, JPU juga tak menghadirkan ahli untuk menguatkan pembuktian atas sangkaannya terhadap terdakwa Basilius. Dan terdakwa sendiri tak pernah membenarkan tudingan JPU atas dirinya.

Namun herannya, fakta-fakta yang tersaji dalam persidangan justru bertolak belakang dengan tuntutan JPU. Dimana, JPU memilih menggunakan dakwaan lebih subsidair, yakni Pasal 263 ayat (1) untuk tetap menjerat pidana Basilius.

Sementara itu, pembuktian unsur pidana Basilius telah memalsukan surat tersebut tidak terungkap dalam persidangan. Alat bukti kejahatan, seperti tipe-x dan mesin ketik yang memuat sidik jari terdakwa, tak pernah dihadirkan JPU di hadapan Majelis Hakim. Apalagi, saksi yang melihat terdakwa telah mentipe-x dan merubah SPB itu.

Tak pelak, Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Advokat Andrew A Kaloh dan Advokat Nicky EB Lumingas ikut melayangkan pledoi alias nota pembelaan, dengan meminta Majelis Hakim membebaskan kliennya dari dakwaan dan tuntutan JPU.

Merespon pledoi PH terdakwa, JPU sempat mengajukan replik dan bersikeras bahwa terdakwa terbukti bersalah, dengan hanya bersandar pada SHM No 250 Tahun 2001.

Menjawab replik JPU, Senin (10/02), PH terdakwa tetap berkuat pada pledoinya. “Bahwa sampai saat ini Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan tentang waktu perbuatan pidana dilakukan, sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum menjadi kabur,” tanggap Lumingas.

Lebih jauh, saat berbincang-bincang dengan awak media, Lumingas mengungkapkan bahwa perkara ini terkesan sangat dipaksakan, dan terlihat prematur. Sehingga, ada dugaan kalau kliennya telah dikriminalisasi demi memuluskan aksi monopoli pelapor.

Belum lagi, belakangan tersiar kabar kalau pelapor ternyata telah berniat untuk menjual tanah sesuai dengan SHM yang telah dibuatnya.

Sempat terjadi mediasi sebelum perkara ini tembus pengadilan. Namun terdakwa menolak, karena sistem monopoli yang hendak dimainkan pelapor atas hasil penjualan tanah dinilai tidak adil. (*)

Penulis/Editor : Jack Wullur