Basilius Divonis Percobaan, Kuasa Hukum Masih Pikir-Pikir

142

MANADO – Perkara pidana terdakwa BJS alias Basilius, akhirnya diakhiri Majelis Hakim PN Manado yang diketuai Halidja Wally, Kamis (27/02). Vonis tersebut dibacakan, setelah terjadi dua kali penundaan agenda sidang putusan.

Dalam putusannya, Majelis Hakim dengan pertimbangannya telah menyatakan dakwaan primair Pasal 266 ayat (1) dan dakwaan subsidair Pasal 266 ayat (2) KUHPidana dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa tidak terbukti.

Dan memutuskan terdakwa bersalah dengan Pasal 263 ayat (1) untuk dakwaan lebih subsidair, sebagaimana juga menjadi tuntutan JPU.

Menariknya, sanksi pidana yang diberikan terhadap terdakwa justru bertolak belakang dengan tuntutan pidana 1 tahun penjara dari JPU. Dimana, Majelis Hakim telah memberikan sanksi pidana percobaan untuk terdakwa.

Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Kuasa Hukum terdakwa, Advokat Andrew A Kaloh dan Advokat Nicky EB Lumingas saat dihubungi awak media, ikut menyatakan sikap masih pikir-pikir.

“Yang jelas kami Kuasa Hukum terdakwa menghormati apa yang menjadi putusan Majelis Hakim. Dan untuk menyatakan adanya upaya hukum atau tidak, kami perlu mempelajari salinan putusan terlebih dahulu,” terang Kaloh.

Selanjutnya, Nicky menambahkan kalau pihaknya masih optimis kliennya tidak bersalah dalam perkara ini. “Ini kan belum inkrah, kami masih punya waktu mempelajari salinan putusan sebelum mengambil upaya hukum. Apa yang telah menjadi putusan Majelis Hakim tetap kita hormati,” pungkas Nicky.

Seperti diberitakan sebelumnya, dan menurut dakwaan JPU, Basilius telah dituding melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam Surat Persetujuan Bersama (SPB) tanggal 19 Agustus 2000 yang ditandatangani Modesta Sanger, Maximus Sanger, Lorens Sanger, Leo Sanger, Martha Sanger, serta turut disaksikan dan ditandatangani Jemmy Dareda, Roin RC Saroinsong dan Robby Lapanusu (Alm). Dimana, isi surat menerangkan bahwa tanah garapan Herman Sanger (Alm) dengan batas-batas tertentu dihibahkan kepada terdakwa Basilius.

Adapun tudingan tindak pidana yang dilayangkan JPU, yakni telah terjadi perubahan pada keterangan batas tanah dalam SPB tersebut, yakni adanya tanda tipe-x pada batasan bagian selatan, yang menurut dakwaan JPU seharusnya berbatasan dengan keluarga Mokoginta, namun di atas tipe-x tertulis jalan setapak.

Mengacu pada tanda tipe-x dan ketikan jalan setapak pada SPB itu, JPU lantas menuding Basilius melakukan pemalsuan surat, dengan menambahkan keterangan saksi Modesta yang merupakan adik kandung terdakwa, merasa dirugikan. Sebab luas tanah saksi Modesta tidak akan sesuai lagi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 250 Tahun 2001 yang dibuatnya.

Tak hanya itu, di dakwaannya JPU menerangkan, tanda tipe-x yang tertera dalam SPB itu baru terungkap sekitar Juni 2017 lalu. Saat saksi Kevas Sanger memperlihatkan surat tersebut kepada Rio Sanger.

Menariknya, saat masuk sidang pemeriksaan saksi, tak ada satu pun saksi yang memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim bahwa mereka melihat atau mengetahui kalau terdakwa yang mentipe-x surat tersebut.

Dalam persidangan, JPU juga tak menghadirkan ahli untuk menguatkan pembuktian atas sangkaannya terhadap terdakwa Basilius. Dan terdakwa sendiri tak pernah membenarkan tudingan JPU atas dirinya.

Parahnya lagi, pembuktian unsur pidana Basilius telah memalsukan surat tersebut tidak terungkap dalam persidangan. Alat bukti kejahatan, seperti tipe-x dan mesin ketik yang memuat sidik jari terdakwa, tak pernah dihadirkan JPU di hadapan Majelis Hakim. Apalagi, saksi yang melihat terdakwa telah mentipe-x dan merubah SPB itu. Bahkan, saksi ahli terkait pemalsuan surat untuk menguatkan pembuktian tak turut dihadirkan JPU.

Herannya lagi, Majelis Hakim malah menvonis terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pemalsuan surat, tanpa sanksi pidana penjara. Hal ini mengisyaratkan kalau Majelis Hakim belum berkeyakinan penuh atas putusannya. (*)

Penulis/Editor : Jack Wullur