Bersama GP Ansor, BRANI Temui Warga ‘Kota Tinutuan’

228

Manado, MS
Senator Sulawesi Utara Benny Rhamdani kembali menjalankan tugasnya sebagai anggota MPR. Kali ini ia bersama GP Ansor Manado dan bertemu dengan masyarakat Kota Manado pada Selasa (12/3/2017).

Dalam pemaparannya, BRANI sapaan akrabnya menyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melaluli pemilihan umum.

“MPR merupakan lembaga Permusyawaratan Rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara, berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahuan 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD,” katanya.

Ia menjelaskan MPR mempunyai sejumlah tugas utama, di antaranya terkait memasyarakatkan ketetapan MPR dan mensosialisasikan empat pilar.

“Anggota MPR bertugas Memasyarakatkan ketetapan MPR, memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NKRI, serta pelaksanaannya dan Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD NKRI Tahun 1945,” tukasnya.

Pada kesempatan ini juga, BRANI menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat intensitas komunikasi dan koordinasi dengan Polri, TNI, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama maupun organisasi kemasyarakatan pemuda lainnya dengan menghidupkan kembali tradisi lokal dan memunculkan kembali kearifan lokal.

“Saling hormat menghormati, tenggang rasa, toleransi adalah sikap yang harus dijunjung tinggi di daerah ini dengan prinsip “Torang Samua Basudara”, guna meminimalisir terjadinya gesekan sosial yang berbau SARA,” ujarnya.

Ia pun mengajak warga untuk bersama-sama memerangi hoax dan ujaran kebencian. Pasalnya, kabar hoax dan ujaran kebencian akan merusak kesatuan dan persatuan. Terlebih lagi saat mendekati Pilpres dan banyak hoax di media sosial bertebaran dengan sangat mudah.

” Mari kita jaga kerukunan antar warga dan jangan pernah termakan isu-isu hoax dan ujaran kebencian,” ujarnya.

Ia juga menyatakan, RUU pemerintahan daerah kepulauan adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendesak, realitasnya masyarakat berbasis kepulauan relatif belum sejahtera, sedangkan potensi sumber daya alam bagi daerah berkarakteristik laut dan pulau, 80 persen-nya berada di laut sehingga perlu perhatian khusus.

“Makanya perlu adanya pendekatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dalam mengelola perbatasan serta perbaikan infrastruktur pelabuhan untuk memperbaiki akses ekonomi dan mempercepat mobilitas masyarakat,” katanya lagi. (Phee)