Caroles: Pemerintah Wajib Tegakan HAM

213
Saat kegiatan berlangsung. (ist)

Tomohon, MP
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis yang fokus. Hal ini dikatakan Asisten III Setda Kota Tomohon, Ir Corry Caroles saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Bantuan Hukum dan RANHAM di Rumah Dinas Walikota Tomohon, Rabu (17/10).

Saat membacakan sambutan Walikota Jimmy F Eman SE Ak, Caroles mengatakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan resmi, yakni Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999. Telah diamanatkan, pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi serta menegakan dan memajukan HAM.

Implementasinya tertuang pada Pasal 72. Bunyinya, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah tersebut meliputi sejumlah langkah implementasi efektif. Antara laim bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan negara dan bidang lainnya. Berdasarkan UU tersebut, pemerintah menetapkan RANHAM. Ini dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2015. Sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2018.

Implementasi RANHAM terdiri 6 strategi. Meliputi penguatan institusi pelaksana RANHAM, penyiapan pengesahan dan penyusunan bahan laporan implementasi instrumen internasional HAM. Penyiapan regulasi harmonisasi Perda dan evaluasi peraturan perundang-undangan menurut perspektif HAM. Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM. Penerapan norma dan standar HAM serta pelayanan komunikasi masyarakat.

Dalam Pasal 92 UU Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan, pemerintah wajib memberikan bantuan hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) yang mengalami masalah hukum ketika bertugas.

“Pemberian bantuan dan perlindungan hukum kepada ASN bukan berarti membuka peluang bagi pegawai melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan, seperti korupsi. Kita berharap, tidak ada ASN Tomohon yang tersangkut kasus hukum atau korupsi disebabkan adanya upaya kriminalisasi dari pihak-pihak tertentu,” sebut Caroles.

Selaku narasumber, yakni Kabag Bantuan Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Utara, Frangky Tambuwun SH, Pengacara Jean Maengkom SH, Kabag Hukum Setda Kota Tomohon, Denny Mangundap SH dan jajaran Pemerintah Kota Tomohon. (timmp/01)