Ilustrasi
Ilustrasi

KEGELISAHAN para pekerja media di penjuru negeri Garuda sempat bergejolak selama kurang lebih 60 hari. Begitu salinan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 29 Tahun 2018 tembus Rumah Tahanan (Rutan) IIB Bangli.

Apalagi, dalam salinan Keppres tertanggal 7 Desember 2018 itu, nama I Nyoman Susrama, terpidana kasus pembunuhan wartawan Radar Bali, AAG Narendra Prabangsa, masuk urutan ke-94 dari 115 nama yang mendapatkan remisi.

Kepala Rutan Bangli, Made Suwendra, saat dihubungi awak media di sana, Senin (21/01), tak menepis kalau surat salinan sudah diterima. Hanya saja, proses perubahan status Susrama belum dilakukan pihaknya, mengingat ada hal yang patut dibenahi dari surat Dirjen Pas, karena tidak sinkron dengan Keppres.

“Cuma ada kesalahan teknis, pengusulan tanggal pelaksanaan pada tanggal mulai di tahan pertama. Itu ada kesalahan administratif sedikit. Nah ini, karena ada kesalahan di tanggal penahanan, kami belum bisa pastikan, apakah berpatokan pada putusan sekarang,” terang Suwendra. “Apakah ini (keputusan) menjadi pedoman pembebasan. Ini ada selisih lumayan. Kami harus laporkan dulu ke pimpinan di Dirjen (pusat),” sambungnya.

Adanya Keppres tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Ade Kusmanto, Selasa (22/01), saat diwawancara awak media.

“Iya ada (Keppres itu-red), yang dapat remisi perubahan dari pidana seumur hidup ke pidana sementara sebanyak 115 orang,” ungkap Kusmanto.

Sementara itu, mulai maraknya pemberitaan di media terkait remisi Susrama, akhirnya membuat Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI, Yasonna Laoly, angkat suara, Rabu (23/01).

“Jadi prosesnya begini ya, itu remisi perubahan, dari seumur hidup menjadi 20 tahun. Berarti kalau dia sudah 10 tahun, tambah 20 tahun, 30 tahun, umurnya sekarang sudah hampir 60 tahun,” ujar Yasonna, kepada awak media di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Menurut Yasonna, pemberian remisi terhadap Susrama, sudah sesuai dengan prosedur. Dan menegaskan kalau remisi awalnya diusulkan dari Lapas. Lalu laporannya dibawa ke Tim Pengamat Permasyarakatan (TPP).

“Oleh tim pengamat pemasyarakatan pada tingkat Lapas diusulkan ke Kanwil (Kantor Wilayah). Kanwil bahas lagi, Kanwil membuat rapat kembali, ada TPP-nya lagi, diusulkan lagi rekomendasinya ke Dirjen PAS, Dirjen PAS rapat kembali buat TPP lagi, karena untuk prosedur itu sangat panjang baru diusulkan ke saya. Melibatkan institusi lain,” tuturnya.

Mendengar informasi adanya remisi terhadap Susrama, eks calon anggota DPRD Bangli periode 2009-2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Para insan pers se-Indonesia bersama lembaga lainnya, langsung merapatkan barisan. Dengan menggelar aksi demo serentak, Sabtu (26/01).

Mereka menuntut agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) segera membatalkan atau mencabut Keppres RI No 29 Tahun 2018, terkait perubahan hukuman pidana Susrama, dari seumur hidup menjadi 20 tahun.

Bagi mereka, kebijakan remisi Susrama jika diteruskan, ke depan dapat mengancam keselamatan para pekerja media.

Pasca demo serentak, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Sutrisno, saat dihubungi awak media terkait pelaksanaan remisi Susrama, Selasa (29/01). Menegaskan, kalau pihaknya belum melaksanakannya, karena ada kesalahan penulisan masa penahanan, sebagaimana diungkap Suwendra sebelumnya.

“Ada kesalahan ketik (pada) masa tahanan itu. Sehingga kita masih menunggu perbaikan dari Jakarta, dan remisi itu belum kita laksanakan untuk Susrama,” jelasnya.

Penolakan atas remisi Susrama, ternyata tak didiamkan begitu saja oleh Presiden RI Jokowi. Saat bertandang ke redaksi News Room Jawa Pos di Graha Pena, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (02/02). Jokowi mengaku kalau dirinya telah memerintahkan Yasonna untuk mengkaji kembali remisi tersebut.

“Ya ini masih dalam kajian kembali oleh Menteri Hukum dan HAM. Sudah saya perintahkan lima hari yang lalu, saya perintahkan dan didalami lagi oleh Dirjen Lapas. Itu dimungkinkan. Makanya saya sampaikan, kalau dimungkinkan ya sudah. Siapkan saja,” pungkas Jokowi.

Dan pada tanggal 9 Februari 2019, saat menghadiri kegiatan Hari Pers Nasional di Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menegaskan kalau dirinya telah menandatangani surat pembatalan resmisi Susrama.

“Jadi setelah mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat, dari kelompok-kelompok masyarakat, juga dari Jurnalis. Kemudian saya perintahkan kepada Dirjen Lapas untuk menelaah dan mengkaji mengenai pemberian remisi itu. Kemudian hari Jumat dibawa kembali di meja saya. Sudah sangat jelas sekali. Dengan sudah diputuskan, sudah saya tanda tangani pembatalannya. Karena ini menyangkut rasa keadilan masyarakat,” tutur Presiden RI.

Terpisah, Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko ketika dijumpai awak media, Minggu (10/02), menerangkan kalau polemik remisi Susrama ini, telah membuat Menteri Yasona kena tegur Jokowi.

“Presiden Jokowi juga meminta Menkumham bekerja lebih teliti dan meninjau ulang pemberian remisi untuk Susrama, mengingat kasus ini tak hanya berkaitan dengan perlindungan keamanan para pekerja media, tetapi upaya menjaga kemerdekaan pers, sekaligus mencerminkan rasa keadilan di tengah masyarakat,” kata Moeldoko, melalui keterangan persnya.

“Presiden tidak menutup hati terhadap kegelisahan dari para wartawan dan pekerja media. Mereka harus mendapatkan perlindungan saat bertugas. Presiden juga sudah mendengar masukan dari mana-mana. Dan saya kira itu keputusan yang terbaik bagi kita semua,” lanjutnya.

Menariknya, pembatalan remisi, justru telah menimbulkan penilaian tersendiri di kalangan keluarga Susrama. Mereka jelas kecewa mendengar adanya pembatalan tersebut. Dan berharap fenomena ini, bukan sekedar permainan politik belaka, yang memberi kesan adanya ketidakkonsitenan Presiden RI.

“Kami dari keluarga merasa kecewa sekali. Karena bagaimanapun juga yang namanya Keppres, itu kan sesungguhnya dengan pertimbangan matang. Jadi intinya kita sangat kecewa, keluarga besar. Sehingga, sepertinya main-main begitu. Harapan kita terkait dengan Keppres ini tentu kami mengharapkan Pak Presiden untuk tetap konsisten,” tandas I Nengah Arnawa, kakak Susrama.

Sekedar diketahui, menurut hasil penelusuran pihak kepolisian, Prabangsa telah dieksekusi di rumah Susrama, Banjar Petak, Bebalang, Bangli, 11 Februari 2009 sekitar pukul 16.30 sampai 22.30 WITA. Dan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, Susrama telah divonis bersalah dengan sanksi pidana seumur hidup. (*)

Sumber : cnnIndonesia.com, kompas.com, idntimes.com, msn.com, jpnn.com, radarbali.jawapos.com, fajar.co.id

Penulis : Jack Wullur