Dakwaan JPU Dinilai “Cacat”, Kuasa Hukum DL Ajukan Eksepsi

277

MANADO, ManguniPost.com – Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas terdakwa DL alias Deddy dalam perkara Narkotika nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Mnd, Rabu (15/07) ini telah dinilai cacat atau tidak cermat oleh tim Kuasa Hukum Deddy, yakni pihak YLBHI LBH Manado.

Di hadapan Majelis Hakim PN Manado yang diketuai Halidja Wally, Advokat Frank Tyson Kahiking, selaku Direktur YLBHI LBH Manado bersama dua rekannya saat membacakan eksepsi atau nota keberatan, telah berpandangan bahwa pihak JPU menyusun surat dakwaan tidak sesuai Kitah Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan yang merupakan dasar dan landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka persidangan. Namun dalam perkara a quo, surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah didasarkan kepada hasil pemeriksaan penyidikan yang cacat hukum, karena penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara melanggar ketentuan yang telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” tutur Kahiking.

Selain itu, dalam eksepsi dijelaskan pula kalau proses pengambilan BAP yang dilakukan polisi terhadap klien mereka telah menggunakan kekerasan disertai ancaman. Sehingga, tim Kuasa Hukum Deddy berpandangan kalau proses hukum tersebut tidak sah, sebagaimana juga tertuang dalam buku M Yahya Harahap.

“Bahwa jika suatu BAP adalah hasil pemerasan, tekanan, ancaman, atau paksa, maka BAP yang diperoleh dengan cara seperti ini tidak sah,” ungkap Kahiking.

“Maka surat Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima dalam perkara a quo, karena telah didasarkan pada hasil pemeriksaan penyidikan yang dibuat secara tidak sah (illegal) serta telah melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP,” sambungnya.

Selebihnya, melalui eksepsi juga dibeberkan adanya ketidakcermatan JPU saat menyusun dakwaan, yakni mendakwa bersalah klien mereka tanpa mengacu pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

“Uraian secara cermat, berarti menurut hukum ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi Terdakwa dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, pembuat Undang-undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat Dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang di dakwakan terhadap dirinya, dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap, berarti surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus tertulis dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat Dakwaan. Surat Dakwaan harus merinci secara jelas tentang bagaimana cara tindak pidana dilakukan Terdakwa. Tidak hanya menguraikan secara umum, tetapi di rinci dengan jelas bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana,” papar Kahiking cs.

Usai mendengarkan tim Kuasa Hukum Deddy membacakan nota keberatan, Majelis Hakim kemudian menunda persidangan untuk dilanjutkan pekan depan, dengan agenda tanggapan JPU atas eksepsi. (*)