Deprov Sorot Perkembangan Pembangunan KEK dan Pelabuhan Bitung

187

Manado, MP

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) memastikan akan melakukan pembahasan terkait persoalan pembangunan pelabuhan Bitung dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulut, Noldy Lamalo mengungkapkan, percepatan pelabuhan Bitung dan KEK memang menurutnya harus dilakukan. Hal ini karena Bitung merupakan kawasan yang secara geografis sangat menguntungkan para pebisnis.

“Nanti kami akan panggil (pemerintah, red) untuk pembahasan ini. Walau memang kita di dewan sekarang ini masih banyak agenda tapi kita akan panggil untuk hearing,” tegas Lamalo.

Secara geografis Bitung menurutnya adalah wilayah strategis ke Asia Timur dan Pasifik yang lebih cepat. Hanya saja, saat ini pengerjaannya masih terkatung-katung.

“Pertanyaannya mengapa KEK ini sangat lambat kelihatannya, saya juga tidak tahu. Namun yang paling penting perlu diketahui pangsa pasar KEK Bitung ini adalah Asia Timur dan Pasifik,” pungkasnya.

Ia menjelaskan, ketika Dewan Provinsi (Deprov) ‘on the spot’ sewaktu penggodokan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2018 ke lokasi pembangunan, keberadaannya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Yang jadi pertanyaan juga ketika kami ke sana yang dimaksud lokasi KEK yang 92,6 hektare itu kurang jelas, ataukah yang 500 hektare. Sebenarnya Pemerintah Provinsi Sulut tetapkan saja ini yang 92 hektare saja yang KEK karena yang 500 ini bagian dari pengembangan berikut,” jelas Lamalo.

Jangan terjadi ketika pemerintah memaksakan untuk mencakup yang 500 hektare akhirnya ke depan terjadi persoalan lahan. Baiknya bagi Lamalo, pemerintah mengerjakan dulu lahan yang sudah pasti yaitu 92 hekatare.

“Jangan sampai ini, sudah buat 500 ternyata itu tanahnya orang. 92 milik pemerintah provinsi, itu dulu,” kuncinya. (Eka Egeten)