Dewan Pecut Penuntasan Revitalisasi DAS Tondano

286
Hearing DPRD Sulut terkait Revitalisasi DAS Tondano (ist)

Manado, MP

Penyelesaian proyek Revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano berpolemik. Sederet lahan masih belum dibebaskan. Salah satunya yang terkena lahan milik Hotel River Side Manado.

Problem ini mencuat dalam hearing yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (4/9) kemarin. Hotel yang terletak di Kelurahan Istiqlal ini diharapkan bisa kooperatif menyelesaiakan persoalan terkait pembebasan lahan untuk bantaran sungai Tondano.

“Untuk yang Kelurahan Istiqlalal paling ujung itu ada Hotel River Side di samping jembatan Megawati. Biasanya IMB-nya (Izin Mendirikan Bangunan) ada garis sepadan sungai. Itulah sebabnya surat nanti akan diturunkan oleh camat dan lurah. Kami akan juga periksa IMB-nya. Karena jalur yang akan dilalui oleh jalan yang ada di bantaran sungai itu tepat barada di garis badan sungai. Dan mereka sudah tahu. Mungkin dalam satu dua hari ini sudah disampaikan ke Camat Wenang dan akan diteruskan ke lurah mereka yan akan mengantar,” tegas Asisten I Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, Micler Lakat.

Terkait hotel ini sudah ada laporan ke pemerintah bahwa mereja sangat lamban memasukan berkas. Lakat pun mencurigai keterlambatan tersebut, jangan sampai memiliki segudang alasan. “Biasanya lambat memasukan berkas banyak alasan. Apakah kurang atau bagaiamana. Kita juga akan ikut aturan yang berlaku,” pungkasnya.

Pemkot mengaku harus membantu Balai Sungai karena pembangunan ini dibiayai oleh Jepang. Apalagi deadline waktu tidak lama lagi. Ditambah pada bulan Oktober, November dan Desember akan segera musim hujan. “Ada batas waktu. Kita tidak boleh terlalu lama. Surat harus ajukan dalam waktu dekat ini. Itu kan proyek nasional dan daerah. Itu dibiayai dari dana Jepang. Kita bersyukur dan juga ini untuk keindahan kota. Ini kan akan jadi water front city. Seperti yang ada di sungai Rhein menyambung dari Jerman ke Perancis,” ucapnya dalam hearing yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulut, Amir Liputo dan anggota dewan Billy Lombok.

Ketika revitaliasi ini berhasil menurutnya, akan sangat menguntungkan. Masyarakat nanti tidak akan membuang lagi sampah di situ. “Saluran cerobong tidak mungkin masuk ke situ. Itu bisa jadi tempat yang indah untuk yang ingin santai. Itu nampak akan lebih bersih. Kita juga akan coba mengurai kemacetan dengan transportasi air,” ucapnya.

Amir Liputo yang memimpin rapat saat itu mengatakan, seluruh pihak diharapkan bisa bekerjasama untuk penyelesaian revitalisasi ini nanti. Bagi yang berkasnya sudah lengkap harapannya segera dibayar oleh Balai Sungai. “Hari Senin sudah kesepakatan untuk supaya masyarakat datang mengecek kalau ada berkas yang belum lengkap. Masyarakat yang sudah lengkap berkas paling lambat 3 minggu untuk dicairkan,” terang politisi PKS itu.

Ia meminta juga Balai Sungai menguraikan data terkait mana yang akan dibayar dan tinggal melengkapi berkas. “Sehingga yang bermasalah itu akan kami fasilitasi untuk diselesaikan. Untuk sertifikat yang ada di darat dan sungai, kita akan undang Asisten I, pak camat dan lurah, balai sungai serta Badan Pertanahan untuk diremukkan masalah itu,” katanya. (Iswan Sual )