Manado, MP
Adanya pemberitaan soal Pegawai Negeri Sipil (PNS) Manado yang banyak terseret kasus korupsi memantik reaksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ulwesi Utara (Sulut).
Wakil Rakyat penghuni Gedung Cengkih tersebut mendesak Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan evaluasi dan berbenah.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulut, Syenie Kalangi mengungkapkan, apabila Badan Kepagawaian Negara (BKN) mengeluarkan pernyataan seperti itu, berarti mereka memiliki data.
Tambah lagi sudah sampai memblokir data kepegawaian PNS yang tersangkut masalah ini.
“Bila data itu benar maka harus ada evaluasi dari pihak eksekutif soal kinerja. Supaya bisa lebih profesional. Kalau dari pihak BKN yang mengeluarkan pernyataan tentu mereka memiliki data dan pasti bukan asal-asalan,” tegasnya, Selasa (7/8), di ruang kerjanya.
Baginya, soal ini harus diseriusi bukan hanya terkait kecakapan dalam mengelola keuangan melainkan pula integritas ASN yang perlu juga ada evaluasi.
“Selain itu, sistem juga perlu dikaji barangkali pula ada yang salah. Saya rasa evaluasi secara berkala penting,” katanya.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov), Edwin Silangen menyampaikan, masalah ASN ini memang yang sudah melalui proses hukum. Dengan demikian itu dinilai menjadi pembelajaran bagi semuanya.
“Jadi kita harus menghindari perbuatan yang merangkap kita soal hukum. ASN harus bekerja sesuai aturan, profesional dan kualitasnya harus ditingkatkan. Itu saja, kalau kita pegang aturan, kita profesional maka kita terhindar dari masalah itu,” tuturnya.
Diketahui sebelumnya, Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik BKN Sukamto menyampaikan, dari 307 data PNS diblokir karena tersangkut kasus korupsi, paling banyak berasal dari Sulut. (Iswan Sual)
