Dishub Boltim Sudah Tak Punya Kewenangan Uji Berkala Kendaraan

147

Tutuyan, MP

Sejak Februari 2019, kewenangan uji berkala kendaraan tak lagi dikantongi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Karena itu, sudah enam bulan Dinas Perhubungan sudah tidak menerima uji berkala kendaraan, baik angkutan umum, barang dan bus.

Itu menyusul adanya surat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tentang daerah yang belum terakreditasi dan terkalibrasi alat uji, harus dihentikan.

“Kami sudah hentikan uji berkala kendaraan sejak Februari 2019,” ujar Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Abd Gafar Ligawa, Jumat (9/8).

Wewenang Dinas Perhubungan sebatas menyampaikan atau menghimbau kepada masyarakat yang memiliki kendaraan, agar periksa dulu sebelum jalan.

Kendaraan yang sudah lewat uji berkala di Boltim, cukup banyak. Namun karena surat tersebut, maka instansi ini takut mengeluarkan surat atau jenis apapun. Karena melanggar aturan dan bisa dipidana.

“Saya anjurkan kepada anggota, jangan berani ambil resiko keluarkan uji berkala. Sebab tangung sendiri akibatnya,” tegasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, M.R. Alung mengatakan, sekarang Pemkab Boltim tinggal menunggu bantuan bus pengujian dari Kementrian Perhubungan Republik Indonesia.

“Kami sudah usulkan bantuan ke Kementerian Perhubungan RI. Memang selama ini, kami hanya numpang uji berkala di Kotamobagu,” ungkap M.R. Alung.

Diakui, penutupan uji berkala juga mengurangi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp35 juta rupiah per tahun. (Jerry Isini)