DKPP Periksa Bawaslu Bolmut

359

Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Manado, Mangunipost.com – Proses dugaan pelanggaran kode etik pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bolmong Utara (Bolmut), kini tengah diperiksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Menurut informasi, Jumat (08/02), pihak Bawaslu Bolmut telah menjalani sidang pertama di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Ida Budhiati, didampingi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Sulut, Mustarin Humagi, Ferry Daud Liando dan Yessy Y Momongan.

Adapun proses pemeriksaan terhadap Bawaslu Bolmut ini digelar, untuk menyikapi laporan LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara), atas sikap Bawaslu Bolmut yang terkesan tidak menindaklanjuti laporan mereka terkait dugaan pelanggaran Pemilu.

Dimana, laporan LSM Penjara kepada pihak Bawaslu Bolmut, telah dilayangkan Fardhan Patingki pada tanggal 30 Oktober 2018, dan diterima staf Bawaslu Bolmut, Rocky Manzur.

Namun sayangnya, respon Bawaslu Bolmut justru dinilai LSM Penjara tidak serius. Mengingat, informasi tindak lanjut tak mereka dapatkan.

Dalam sidang tersebut, pihak Bawaslu Bolmut menjelaskan bahwa laporan yang dilayangkan LSM Penjara secara formil dan materil masih kurang. Sehingga, Bawaslu Bolmut tak meneruskan laporan ke tahap selanjutnya.

“Bawaslu memang mengkaji tapi berkas-berkas yang dimasukan tidak memenuhi syarat formil dan materil. Staf memang tidak bisa memutuskan apa itu memenuhi syarat materil atau tidak, hanya boleh dari Komisioner,” terang Ben Hensee Enok, anggota Bawaslu Bolmut.

Selebihnya, Bawaslu Bolmut mengakui kalau pihaknya memang belum sempat memberikan keterangan secara tertulis kepada pelapor terkait kekurangan formil dan materil laporan.

“Pemberitahuan (kepada pelapor-red) itu tertuang dalam aturan dan itu wajib. Apakah tindaklanjut itu bisa diputuskan, dipidana atau apa, harus diteruskan ke pelapor. Namun karena kesibukan kegiatan sehingga tidak bisa memberikan penyampaian secara tertulis. Secara lisan kami hanya membaca ke format laporan. Staf hanya memberitahukan secara lisan kepada pengadu (LSM Penjara-red). Dari staf penerima memang katakan wajib memenuhi juga tuntutannya. Dia katakan kepada kami kalau pelapor itu mau laporannya diproses, itu wajib dilengkapi syaratnya,” tambah Misrawati Pakaya.

Selebihnya, Ketua Bawaslu Sulut, M Irianto menuturkan bahwa ada miss komunikasi dalam proses penyampaian informasi ke LSM Penjara. Sebab, pemberitahuan baru secara lisan.

“Kami memang sudah menampilkannya di papan pengumuman, kami pikir sudah selesai namun ternyata harus menyampaikan secara tertulis. Memang sebelumnya kita banyak menyelesaikan sengketa sehingga kami banyak mengeluarkan energi,” terang Irianto.

Menariknya, pernyataan Bawaslu Bolmut terkait penyampaian secara lisan, telah dibantah pihak LSM Penjara. Mereka mengaku tidak memperoleh pemberitahuan baik secara lisan maupun tertulis dari Bawaslu Bomut.

“Kalau memang tidak memenuhi syarat formil dan materil harusnya disampaikan dalam waktu tiga hari,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Cabang LSM Penjara Kabulaten Bolmut, Rafik Patingki.

Usai menggelar sidang pemeriksaan tahap pertama, DKPP kemudian menutup alur persidangan. Dengan rencana sidang kedua bakal digelar di Jakarta. (*)

Penulis : Eka Egeten

Editor : Jack Wullur

Bottom of Form