Manado, MP
Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kembali disorot. Trigger atau pemicunya adalah terdapat banyak keluhan terkait menajemennya. Oleh sebab itu, lembaga ini diminta untuk memperbaiki administrasinya.
Rita Manoppo selaku anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) meminta BPJS agar prioritas ada pada administrasinya lebih dulu.
“Sampai hari ini banyak belum clear terhadap BPJS. Dimana-mana masyarakat banyak sekali pengeluhan terutama torang anggota dewan kalau turun reses apalagi,” kata Manoppo, Senin (13/8) 2018 di kantor DPRD Sulut.
Ia menuturkan, setiap anggota dewan yang turun reses, rata-rata semuanya mendapat aspirasi terkait BPJS. Sebelum mengelurkan program yang baru, lembaga ini diminta supaya memperbaiki dulu pelayanan administrasi yang ada.
“Tidak pernah satu anggota dewan pun, tidak mendapat keluhan masalah BPJS. Pasti ada. Apalagi sudah aturan penyakit kanker yang parah-parah itu sudah tidak masuk (BPJS, red). Seakan-akan kalau kita bahasakan lebih kasar, BPJS ini sudah penipuan,” ungkap wakil rakyat daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya ini.
“Apalagi mau tambah lebar dengan ini yang masih THL (tenaga harian lepas) dan sebagainya (mendapat perlindungan BPJS). Rapikan dulu. Ada orang yang membayar premi setiap bulan. Ada yang dibayar pemerintah, ada yang BPJS mandiir dan sebagainya,” tuturnya.
Ini menurutnya, salah satu masukan sekaligus kritik. Baik mengarah kepada pemerintah maupun BPJS.
“Kita tahu bersama BPJS darimana cantolannya,” tutupnya. (Iswan Sual )
