Forum Pedagang Bersatu Kota Manado Surati Kapolda

247
Ketua Dewan Forum Pedagang Bersatu Kota Manado, Syabudin Ardin Noho bersama rombongan usai mengadu di Polda Sulut.

Dugaan Pungli Oleh PD Pasar

Manado, MP
Praktek dugaan pungutan liar melalui portal di Pasar Tradisional Bersehati Kota Manado yang diduga dilakukan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Manado dipastikan tembus ke meja Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Utara (Sulut).
Hal itu setelah Ketua Dewan Forum Pedagang Bersatu Kota Manado, Syabudin Ardin Noho datang ke Markas Polda Sulut untuk melayangkan surat pengaduan ke Polda Sulut, Senin (29/10) siang tadi.
Noho saat ditemui awak media mengungkapkan, jika saat ini pihaknya telah memasukkan surat adua ke Kapolda Sulut.
“Isi laporan pungutan, bahwa iuran parkir tidak berdasarkan aturan, karena disinyalir telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2013 Bab V Sumber Penerimaan Perusahaan Daerah Pasal 7 Ayat (1) huruf b Pemanfaatan lingkungan pasar. Maka, dalam besaran tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Walikota pada ayat (3) Jo Bab IX Kerja Sama Pasal 13 ayat 1,2 dan 3,” urai Noho.

“Dalam mengelola Perusahaan Daerah Direksi dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga. Kemudian kerja sam5a sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan melalui 2 bentuk yaitu kerja sama pengelolaan (Joint Operation) dan kerja sama usaha patungan (Joint Venture). Serta kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Walikota,” sambung Noho.

Dia juga menduga, Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Kota Manado membuat atau memakai aturannya sendiri (Perdis) tanpa mengikuti mekanisme yang ada.

“Yaitu pungutan iuran parkir portal di Pasar Tradisional Bersehati Kota Manado tidak ada kajian atau pembahasan dari DPRD Kota Manado dan ketetapan atay pengesahan tarif dari Walikota. Sehingga berindikasi adanya dugaan pungli,” tegas aktivis vokal Kota Manado yang intens dalam mendampingi para pedagang di Pasar Tradsional Bersehati Kota Manado itu.

“Untuk memutuskan peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar Kota Manado telah diatur pada Bab I Ketentuan Umum dalam Perda No, 1 Tahun 2013 atas dasar persetujuan bersama DPRD Kota Manado dengan Walikota,” jelas Noho.

Ia menambahkan, temuan tiket parkir masuk tidak ada dasar hukum. Tiket parkir menjadi pengeluhan dari pedagang. Kemudian tidak adanya keputusan rapat dengan pendapat (Hearing) tanggal 16 oktober 2018 dihadiri oleh Komisi B DPRD Kota Manado dan Dirut PD Pasar Kota Manado serta Forum Pedagang Bersatu Kota Manado.

“Jelas ini tidak adanya lanjutan rapat dengar pendapat (Hearing) yang telah dijanjikan oleh Komisi B DPRD Kota Manado. Pungutan Iuran Parkir melalui Portal di Pasar Trasdisional Bersehati Kota Manado menyangkut hak untuk hidup orang banyak,” tandas Noho.

Hal senada juga diungkapkan Seorang pedagang Hj Wenang Sidampoy. Sidampoy berharap Polda Sulut dapat menindak lanjuti laporan pengaduan pedagang.

“Kami berharap Kapolda Sulut dapat menindak lanjuti laporan kami. Bila tidak kami rubuan pedagang akan melaksanakan aksi turun ke jalan,” tutup Sidampoy.