E2L Dipanggil Bersaksi di Sidang Korupsi

299

Terkait Dana Subsidi Penerbangan di Talaud 2009

Manado, Mangunipost.com – Perkara dugaan korupsi miliaran rupiah dana subsidi penerbangan di Talaud 2009, kini tengah diperiksa dan diadili Pengadilan Negeri (PN) Manado.

Dimana, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menjadikan eks Direktur Utama (Dirut) PT Aero Support International (ASI), MR alias Rusli sebagai terdakwa bersama FCHU alias Frans (berkas terpisah) dan JPP alias Jak (berkas terpisah).

Menariknya, dalam perkara ini nama Bupati Talaud terpilih periode 2019-2024, E2L alias Lasut, disebut-sebut masuk dalam daftar saksi BAP, karena turut mengetahui bagaimana uang berbanderol Rp1 miliar milik Pemkab Talaud bisa mengalir ke PT ASI.

Sayangnya, begitu persidangan kembali digulirkan Majelis Hakim yang diketuai Lukman Bachmid, saksi E2L belum menampakan diri, Selasa (26/03).

Alhasil, hanya saksi Amos Lumettu saja yang memberikan keterangan di persidangan. Dimana, saksi selaku Kepala Bidang Anggaran Pemkab Talaud telah memberikan keterangan seputar adminitrasi, yang menjelaskan ada dokumen dikeluarkan terdakwa Frans (eks Sekda Talaud) ke PT ASI terkait pengembalian uang. Selanjutnya, saksi menegaskan kalau itu merupakan respon terdakwa Frans atas temuan BPK RI.

Selain itu, saksi mengatakan kalau PT ASI sempat membalas surat yang dilayangkan terdakwa Frans dengan berjanji siap mengembalikan uang tersebut. Tapi, hingga kini PT ASI tak merealisasikannya.

Sedangkan, untuk terdakwa Jak, saksi Amos tidak banyak memberikan keterangan. Sebab, tidak terlibat langsung.

“Inti keterangan tadi, beliau (terdakwa Frans-red) telah mengupayakan. Menindaklanjuti temuan BPK, dengan mengirim surat ke PT ASI terkait pengembalian uang. Tapi, hingga saat ini hanya ada surat pernyataan siap dikembalikan, namun tidak pernah dikembalikan,” ungkap saksi Amos, saat ditemui awak media usai persidangan.

Sementara itu, Penasehat Hukum (PH) terdakwa Frans dan Jak, Advokat Janus Palilingan ketika diwawancara awak media menerangkan kalau keterangan saksi Amos telah menunjukan bahwa kedua kliennya hanyalah korban dalam persoalan ini. Dan menekankan kliennya bukan sebagai pelaku korupsi. Karena tidak ada sepeser pun dari uang negara yang dinikmati mereka.

Selebihnya, Palilingan berharap dalam persidangan, Kamis (28/03), pihak JPU dapat menghadirkan E2L, agar proses pemeriksaan perkara dapat terungkap secara terang menderang. “Mantan Bupati (E2L-red) diharapkan dapat hadir di sidang Kamis, untuk membantu lancarnya persidangan, ini kan hanya dipanggil sebagai saksi,” tanggap Palilingan, didampingi Advokat Jemmy Timbuleng.

Patut diketahui, aksi penyelewengan uang negara miliaran rupiah terjadi berawal ketika Pemkab Talaud mendengar informasi, PT Merpati bakal menghentikan penerbangan rute Melonguane-Manado dan Manado-Melonguane.

Guna mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Talaud yang pada masa itu dipimpin E2L kemudian mengambil kebijakan untuk menjalin kerja sama dengan PT ASI tanggal 20 Oktober 2009, dengan jangka waktu 1 tahun. Dimana, dalam surat perjanjian kerja sama tersebut terdakwa Frans dan terdakwa JAK selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah bertanda tangan.

Menurut dakwaan JPU, selain karena terlibat dalam proses tanda tangan, keduanya ikut diseret ke ranah hukum, dengan tudingan tidak melakukan audit dan nekad melakukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) secara bertahap yang diterima terdakwa Rusli.

Parahnya, terdakwa Rusli usai menerima uang Rp700 juta dan Rp300 juta, malah tidak melaporkan pertanggungjawaban dana kepada Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006.

Hebatnya lagi, terdakwa Rusli mengabaikan begitu saja perjanjian kerja sama untuk menyediakan pesawat rute penerbangan Melonguane-Manado dan Manado-Melonguane, sebagaimana tertuang Surat Perjanjian Nomor 07/MOU/2009.

Akibat perbuatan terdakwa Rusli itu, terdakwa Frans dan Jak pun ikut terseret, karena dianggap sebagai pemicu atas kerugian negara sebesar Rp1 miliar, seperti yang diaudit dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 08.B/LHP/XIX.MND/2011 tanggal 13 Mei 2011.

Dan JPU telah menggunakan pasal yang sama saat mendakwa bersalah ketiganya, yakni bersandar pada Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (*)

Penulis/Editor : Jack Wullur