Felly: Penanganan Soal Fakir Miskin Harus Konsisten

315
Felly Esterlita Runtuwene (Iswan Sual)

Manado, MP

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Utara (DPRD) Sulut menyangkut fakir miskin dan anak terlantar mulai diseriusi.

Kegiatan itu tengah digeluti oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Dinas Sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta beberapa lembaga sosial lain.

Anggota Bapemperda Felly Esterlita Runtuwene menghimbau agar ada konsistensi dalam implementasi kepada masyarakat.

“Konsistensi sangat diperlukan.  Kenapa saya menitikberatkan pada konsistensi, karena Perda ini jangan hanya karena urusan politik atau kebetulan momen politik. Ada keleluasaan dari pemerintah terkait anggaran untuk momen politik. Harus ada konsistensi misalnya tahun ini anggaran turun misalnya 1M tahun depan harus ada dan lebih bagus lebih meningkat.”

“Jangan tahun ini ada anggaran tahun depan tidak ada anggaran karena sudah bukan tahun politik. Untuk kepentingan fakir miskin dan anak terlantar memang harus betul-betul diatur dan konsisten,” kata Felly.

Felly lebih lanjut mengatakan bahwa perencanaan terkait fakir miskin semuanya sudah diatur dari pusat.

“Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Ini sangat bagus ketika Perda ini lahir. Banyak poin-poin penting yang sangat baik yang diatur dalam Perda ini nantinya,” ujar Ketua Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan ini

Ketua Bapemperda DPRD Sulut Boy Tumiwa berujar bahwa perlu ada sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

“Maka daripada itu, sinergitas antara DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dalam menuntaskan kemiskinan dan anak-anak terlantar di Sulut yang juga sejalan dengan program Gubernur Sulut bersama Wagub yakni Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan,” tutur legislator asal Minahasa Selatan ini.

Di waktu dan tempat yang sama,  Ferry Liando sebagai akademisi menuturkan, kehidupan masyarakat di Sulut masih jauh dari bebas dari persoalan fakir miskin.

“Perda bertujuan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar fakir miskin dan anak terlantar. Serta nantinya Perda ini akan menjadi alat mempercepat penurunan jumlah warga miskin. Yang jadi poin disini karena didunia manapun tidak ada negara yang bisa menghapus warga miskin, tetapi upaya yang dilakukan asalah menurunkan angka,” pungkasnya. (Iswan Sual)