Manado, MP
Program revitalisasi anjungan daerah Sulawesi Utara (Sulut) Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta mendapat kritikan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut.
Proyek yang akan menghabiskan anggaran Rp. 60,5 miliar itu bertujuan mengoptimalisasi fungsi dan perannya dalam mempromosikan pembangunan dan informasi budaya daerah.
Namun, anggota DPRD Sulut Felly Estelita Runtuwene, menilai program tersebut kurang tepat. Seharusnya, kata dia, anggaran dialihkan pada pembiayaan kegiatan pagelaran budaya di TMII dan Sulut.
“Coba kalau itu dialihkan ke kegiatan-kegiatan budaya yang ditampilkan di anjungan itu. Nah, itu lebih masuk. Jadi setiap hari ada jadwal sehingga pengunjung dapat mininya Sulut di situ. Itu lebih betul,” kata Felly tatkala bertemu MP di ruang kerjanya pada Rabu (10/9) 2018.
Lebih lanjut dikatakan Runtuwene, jumlah pengunjung yang banyak di Sulut tidak mendapat suguhan tontonan budaya yang cukup. Sehingga, diusulkannya, perlu dibangun taman budaya atau tempat-tempat dimana budaya dapat ditampilkan secara memadai.
“Banyak pengunjung disini. Tapi untuk menonton segala sesuatu (terkait budaya, red) nyanda ada disini. Harusnya ada taman budaya untuk menampilkan budaya Bolmong, Minahasa, Sulawesi Utara, dll. Di tempat itu ada yang bisa ditonton setiap hari,” pungkas Runtuwene.
Wakil Rakyat dari partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini menyebutkan, kekayaan budaya Sulut tidaklah sedikit. Bila tempat-tempat pertunjukkan dibangun di Sulut, maka menurut Runtuwene, produk-produk budaya akan lebih nampak.
“Torang ini kaya sekali dengan budaya. Coba kalau itu dibikin. Itu mengangkat skali,” ujar Runtuwene penuh semangat.
Perlu diketahui anjungan itu menampilkan dua rumah adat sebagai bangunan induknya, yaitu ‘wale-wanaro’ dan ‘Bolaang mongondow’.
Keduanya merupakan bangunan diatas tiang dengan pintu utama di bagian depan. Bangunan tersebut digunakan sebagai tempat memperkenalkan daerah terkait, khususnya pada aspek budaya dan kepariwisataannya.
Dalam pemberitaan sebelumnya dibilang, pelaksanaan pengawalan revitalisasi anjungan daerah Sulut ini telah dipercayakan kepada Kejati Sulut melalui Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Sulut. (Iswan Sual)
