Form C7 ‘Disembunyikan’, Indikasi Kecurangan Mencuat

433

Manado, Mangunipost.com – Indikasi pelanggaran Pemilu ikut merebak, pasca oknum Ketua KPPS di Kota Manado mengeluarkan pernyataan bahwa form C7 tak boleh ditunjukan kepada saksi.

Fenomena ini lantas dikritik keras saksi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Franklin Pela saat melaksanakan tugas di wilayah Kecamatan Mapanget.

Dimana, Pela menduga kalau beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kecamatan Mapanget terindikasi telah memainkan politik curang.

“Hampir seluruh TPS yang ada di Kelurahan Buha bermasalah, dimana berdasarkan penelusuran kami telah terjadi mobilisasi massa dan pemilih ganda. KTP dan surat keterangan yang tercantum dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) setelah diselidiki ternyata dari luar, begitu juga ada yang memilih di dua TPS,” tuturnya, Minggu (05/05).

Selanjutnya, dirinya juga menyoroti adanya keterlibatan oknum Ketua PPK dibalik pernyataan yang dikeluarkan oknum KPPS. “Ada pengakuan dari Ketua KPPS TPS 25, bahwa form C7 dan bukti foto copy KTP yang menggunakan DPK agar jangan ditunjukan kepada saksi. Ada apa dibalik ini semua dengan penghilangan barang bukti,” ungkap Pela.

“Ketua PPK dengan sengaja menghalangi maksud baik saksi yang menanyakan barang bukti, bahwa yang menggunakan DPK punya KTP dan sesuai alamat TPS, sementara kami saksi sulit mendapatkan bukti. Kami semua saksi sudah melaporkan ke Panwascam, agar dapat dijadikan rekomendasi untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU),” protesnya.

Lebih dari itu, Pela juga menyoroti dugaan pelanggaran yang terjadi di Kelurahan Buha dan Kelurahan Paniki bawah. “Contoh di TPS 3, dimana rekap tidak tuntas dan ditarik langsung ke PPK kecamatan. Tidak ada plano dan C1 hologram serta ternyata ada di sebuah kotak namun kosong tidak ada isi. Apalagi C7 tidak ada sama sekali atau tertulis di dalamnya,” sebutnya.

Ditegaskan Pela, keberatan dengan dugaan pelanggaran tersebut, pihaknya sepakat untuk tidak menandatangani pleno DAA1 untuk Kelurahan Buha dan Mapanget Bawah. “Kita sudah sampaikan ke DPD PDIP dan akan melayangkan gugatan,” pungkasnya.

Senada juga diungkap Dave Raupa yang bertindak sebagai saksi dari Partai Nasdem. “Indikasinya seperti ada unsur kesengajaan yang dilakukan baik dari KPPS atau Partai tertentu yang ingin memenangkan calon mereka. Dari DPTB yang didapati selama saya duduk sebagai saksi, DPTB yang harusnya digunakan untuk tingkat DPR RI dan DPRD Provinsi, ternyata itu digunakan hingga DPRD Kabupaten/Kota. Itu jelas bermasalah sekali,” tanggap Dave.

Dirinya pun membenarkan adanya fenomena form C7 yang terkesan disembunyikan untuk diketahui para saksi partai. “Kemarin memang sudah sempat konfirmasi terhadap oknum KPPS tersebut, dimana yang bersangkutan mengatakan tidak akan memperlihatkan form C7 tersebut. Namun untuk masalah tersebut, nanti dari PDIP yang akan mempermasalahkannya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PPK Mapanget, Desi Malonda ketika dikonfirmasi, telah membantah adanya pernyataan larangan kepada KPPS untuk menyembunyikan form C7 atau tidak boleh diserahkan kepada saksi.

“Kita luruskan di sini, tak pernah mengajak untuk jangan menyerahkan ke saksi. Kami paham dengan kondisi KPPS yang mungkin dalam kelelahan dan SDM petugas masih ada kekurangan,” kata Malonda.

Selain itu, dirinya pun mempersilahkan, apabila ada saksi partai yang ingin mengajukan keberatan. “Kami mempersilahkan kepada saksi jika ada keberatan, itu ada form keberatan dan akan kita masukan untuk selanjutnya dibawa ke tingkat KPU Kota dan provinsi,” tuntasnya. (*)

Penulis : Eka Egeten