Forum Peduli Pertambangan Emas Skala Kecil Dibentuk

372
Saat seminar terkait Menghadapi Tantangan Pertambangan Rakyat di Sulawesi Utara (mangunipost.com)

MAN Sulut Gandeng Stakeholder

Manado, MP

Eksistensi pertambangan emas di Sulawesi Utara (Sulut) jadi perhatian khusus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Sulut.

Sejumlah persoalan seperti sosial, ekonomi, lingkungan hingga aturan yang melilit menjadi pemantik rasa kepedulian organisasi besar ini.

Langkah memfasilitasi para stakeholder pun dilakukan. Forum untuk masalah Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) akhirnya dibentuk.

Pertambangan telah menjadi bagian penting dari sejarah kehidupan masyarakat Sulut. Banyak masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat Bumi Nyiur Melambai sendiri beraktivitas dan menggantungkan hidupnya dari pertambangan rakyat.

Namun di sisi lain, fakta bahwa pertambangan rakyat masih bersoal dengan berbagai hal. Mulai dari aspek lingkungan, sosial hingga regulasi.

Dalam upaya merespon persoalan ini, Artisanal Gold Council (AGC) bekersama dengan AMAN Wilayah Sulut memfasilitasi seminar tentang pertambangan rakyat, Kamis (6/9) di Hotel Whiz Prime Manado.

Seminar ini mengangkat topik “Menghadapi Tantangan Pertambangan Rakyat di Sulawesi Utara”.

Berbagai elemen masyarakat hadir di acara ini. Aktivis lingkungan, jurnalis, praktisi hukum, akademisi dan instansi pemerintah terkait, berkumpul membahas tema yang diangkat.

Seminar ini bertujuan untuk membahas pertambangan rakyat skala kecil di Sulut. Selain itu, bermaksud merumuskan tata kelola yang baik bagi pertambangan rakyat di Sulut.

Pihak-pihak yang berkompeten dihadirkan sebagai narasumber. Pertama, Yahya Tumanduk, SSi, dari Dinas Lingkungan Hidup Sulut, berbicara tentang pertambangan rakyat dan masalah lingkungan hidup. Kedua, Theodorus Rompas dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulut, berbicara tentang kebijakan teknis di bidang pertambangan.

Sementara, bertindak sebagai moderator yaitu Denni Pinontoan MTeol, selaku akademisi dan aktivis yang concern dengan isu lingkungan.

Dalam sesi materinya, Yahya Tumanduk SSi mengungkapkan, beberapa kendala ketika mengurusi pertambangan rakyat..

Menurutnya, pembukaan lahan pertambangan rakyat yang kurang terkontrol, melakukan pertambangan emas dan pengolahan limbah yang tidak sesuai peraturan dan pertambangan tanpa izin merupakan kendala yang dihadapi. Namun pihaknya sudah mempunyai upaya untuk mengatasi masalah itu.

“Dari dinas lingkungan hidup, sudah mempunyai upaya-upaya pengawasan dan pembinaan terhadap masalah tersebut,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, kolaborasi berbagai elemen masyarakat dengan pemerintah merupakan pertanda yang baik dalam menghadapi pertambangan rakyat di Sulut. “Kita sebagai pemerintah bermitra sama-sama untuk memacahkan masalah seperti ini dan ini suatu pertanda yang baik,” tutur Tumanduk.

Yahya juga mengapreasi seminar yang digagas Artisanal Gold Council (AGC) dan AMAN ini. Menurutnya, ini bukti bahwa masih ada kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah.

“AMAN luar biasa mengumpulkan teman-teman untuk mengadakan dialog ini. Ini bukti bahwa kami masih dipercaya,” ucap Tumanduk selaku juga Kasie Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Sulut.

Tampil sebagai narasumber kedua, Theodorus Rompas, menyampaikan beberapa hal terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Dituturkannya, Sulut memiliki beberapa daerah pertambangan rakyat yang sudah tidak memiliki WPR. Ini disebabkan karena mereka sudah tidak lagi mengurus perpanjangan WPR. Sehingga hanya ada dua daerah di Sulut yang memiliki WPR.

“Jadi secara legal, WPR yang ada di Sulut ini, sekarang tinggal Tatelu dan Tobongon,” pungkas Rompas.

Disampaikannya pula, gubernur sangat memberi perhatian untuk pengurusan WPR yang baru dalam mengakomodir penambang tradisional.

“Dalam beberapa pertemuan Gubernur Sulut menyampaikan bahwa beliau lebih interes kalau dibuat WPR-WPR yang baru untuk mengakomodir teman-teman penambang tradisional,” ucap Rompas.

Ia menyampaikan, gubernur menginginkan WPR diberikan di daerah yang ada emasnya. Supaya penambang rakyat tidak berpindah-pindah dan kesejateraannya terlihat. Sehingga sesudah WPR ada, barulah gubernur mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Usai para narasumber berbicara, ruang pertanyaan dan pendapat diberikan kepada para peserta yang hadir. Hendra Mokorowu, selaku mantan penambang yang kini menjadi jurnalis, mendapatkan kesempatan bicara pertama. Menurutnya, kerusakan lingkungan lebih banyak dilakibatkan oleh perusahaan pertambangan, dibanding dari pertambangan rakyat.

Sejalan dengan Hendra, aktivis Lingkungan Sulut, Dra Jull Takaliuang menyampaikan, kerusakan yang paling parah diakibatkan oleh penambang dengan investasi besar. Aktivitis Perempuan dan Anak Sulut ini, juga menuturkan bahwa tambang rakyat sering dijadikan tameng perusahaan tambang besar.

“Selama ini tambang rakyat selalu dijadikan tameng oleh perusaahan besar yang menyatakan mencemari lingkungan sebab ada merkuri dan sianida yang dipakai tidak susuai dengan aturan,” tutur Takaliuang.

Ia juga mengatakan, hal yang menjadi fokus perhatiannya yaitu pembuangan limbah. Sehingga dia sangat mengapresiasi upaya AGC yang mengandeng AMAN untuk menghadirkan pertambangan yang tidak menggunakan merkuri dan sianida.

“Ternyata langkah ini sebuah langkah positif. Kaitan tentang menyelamatkan lingkungan hidup, menyelamatkan orang-orang yang bekerja di situ dan semua yang terkait,” ungkapnya.

Takaliuang juga menambahkan, upaya ini harus didorong supaya menjadi program pemerintah. Satu paket program. Pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan penggunaan alat pertambangan yang tidak menggunakan bahan beracun berbahaya.

Praktisi hukum, Frangky Mantiri MH menjelaskan, soal UU Minerba yang tidak berpihak kepada penambang rakyat. Hal ini dapat dilihat dari tidak ada batasan yang jelas tentang deifinsi penambang rakyat termasuk prosesnya. Sebab menurutnya pula, kalau pemerintah hanya berfokus pada soal legal dan tidak legal pada akhirnya penambang rakyat akan tersingkir.

Sebelum seminar berakhir, peserta mengusulkan pembentukan forum khusus yang nanti akan fokus membahas tentang pertambangan rakyat. Usulan ini mengelinding di forum dan langsung disambut baik seluruh pserta seminar. Forum pertambangan rakyat ini dibentuk dan diberi nama Forum PESK atau Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) Sulawesi Utara.

Usul dan pembentukan Forum Pertambangan Rakyat ini, disambut baik oleh AMAN Sulut. Rivo Gosal, selaku Ketua BPH AMAN Wilayah Sulut, sangat mengapresiasi pembentukan Forum PESK Sulut. Menurutnya, sangat baik untuk ada sebuah forum yang khusus membahas dan mengkaji pertambangan rakyat, terutama di Sulut.

“Soal pertambangan rakyat kurang dilirik, sehingga kalau ada forum bisa menjadi salah satu topik pembahasan yang sangat penting. Sebab persoalan-persolan tersebut harus dibicarakan lebih lanjut dengan juga menghadrikan berbagai pihak yang terkait,” jelas Gosal yang juga adalah seorang jurnalis. (Iswan Sual)