Gelapkan Pajak Miliaran, Dirut PT Joas Dituntut 3,6 Tahun

324

Manado, Mangunipost.com – Proses meja hijau terdakwa Asrit Pakasi, dalam perkara pajak yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3,7 miliar lebih, kembali digelar Majelis Hakim PN Manado, Senin (01/04).

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menuntut pidana terdakwa Asrit selaku Direktur Utama PT Joas Saitama Putra selama 3 tahun 6 bulan penjara.

Tuntutan itu dibacakan JPU di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Vincentius Banar. “Menuntut, menyatakan terdakwa Asrit Pakasi bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat 1 huruf c dan d juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan,” tuntut JPU.

Selain itu, JPU juga menuntut aga terdakwa Asrit dikenakan denda sebesar Rp7,4 miliar lebih, subsidair 6 bulan penjara.

Usai mendengarkan tuntutan JPU, Majelis Hakim kemudian menutup persidangan dan mengagendakan sidang berikut masuk pada tahap pembacaan pledoi alias pembelaan.

Adapun diketahui, terdakwa Asrit harus menjalani proses meja hijau di PN Manado, karena dituding JPU telah melakukan tindak pidana terkait perpajakan, yang menyebabkan negara harus merugi miliaran rupiah.

“Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT Joas Saitama Putra sebagai Wakil Wajib Pajak Badan tidak melaksanakan ketentuan, aturan serta perundang-undangan dalam bidang Perpajakan,” terang JPU, saat membacakan dakwaannya.

Selebihnya, JPU menguraikan perbuatan melawan hukum terdakwa itu terjadi pada rentan waktu Januari 2012 hingga Desember 2014.

Menariknya lagi, saat menjalankan bisnis jual tanah dan rumah melalui proses penjualan Perumahan Gerizim I dan Perumahan Gerizim Estate di Kelurahan Ranomuut, Kecamatan Tikala, Kota Manado. Terdakwa disebutkan dalam dakwaan JPU tidak membuat laporan pajak sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan Pajak, padahal PT Joas Saitama Putra terdaftar di KPP Pratama Manado sebagai Wajib Pajak.

Pelanggaran lainnya yang dibeberkan JPU yakni, status perusahaan terdakwa terdaftar sebagai Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 42919 Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya, namun pada praktik pajaknya perusahaan terdakwa justru melaksanakan kegiatan usaha menjadi pengembang perumahan.

Selain itu, dijelaskan bahwa ada berapa kewajiban perpajakan yang patut dipenuhi PT Joas Saitama Putra, seperti Pajak Penghasilan (PPh), PPh Pemotongan dan Pemungutan, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sayangnya, ketiga point tersebut justru tidak dilaksanakan dengan baik oleh terdakwa selaku Dirut PT Joas Saitama Putra. (*)

Penulis/Editor : Jack Wullur