Hamenda Merasa ‘Diadili’, Pemblokiran BPN Ciptakan Nuansa Pengadilan Baru

116

MANADO, ManguniPost.com – Dalih pemblokiran sertifikat tanah John Hamenda di jalan 17 Agustus Bumi Beringin yang dilontarkan Kepala BPN Manado, Gunthar Tutuarima dan Kepala ATR/BPN Sulut, Fredy Kolintama, dinilai Hamenda tidak masuk akal.

Dimana, sewaktu dikonfirmasi awak media, Selasa (28/07), Gunthar dan Fredy menyebutkan kalau alasan pemblokiran yakni bersandar pada putusan pidana. “Ada putusan pidana dan rekomendasi gelar perkara,” terang Fredy.

Senada juga diungkap Gunthar. Dan Gunthar pun menjelaskan bahwa proses pemblokiran guna mengamankan putusan pidana tersebut.

Merespon penjelasan tersebut, Hamenda langsung memaparkan bagaimana kronologis pemblokiran sertifikat tanahnya bisa terjadi. Menurutnya, langkah pemblokiran yang kembali ditempuh BPN terkesan sangat dipaksakan.

Selain itu, Hamenda menerangkan bahwa Kepala ATR/BPN Sulut dan Kepala BPN Manado sudah bertindak melampaui kewenangan. “Yakni melakukan penafsiran amar putusan hakim yang notabene tidak menyebutkan objek Aquo adalah barang sitaan. Bahwa objek yang menjadi barang sitaan adalah objek yang secara tegas sudah diserahkan oleh eksekutor putusan (Kejaksaan) kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Kemudian PT Bank Danamon menyerahkan kepada saya, dan putusam secara tegas menyatakan objek tersebut tidak terkait dengan perkara pidana,” paparnya.

Hamenda juga mengungkapkan kalau putusan pidana tidak bisa ditafsirkan asal-asalan. “Putusan pidana tidak bisa ditafsirkan semaunya kita, kemudian sesuai dengan ketentuan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan (Jaksel) selaku Jaksa eksekutor telah melakukan eksekusi sertifikat tersebut sesuai bunyi putusan Pidana. Kemudian gugatan BNI ke Bank Danamon ditolak baik oleh Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilan Tinggi Manado, kemudian BNI tidak mengajukan Kasasi maka putusan tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap (inkracht). Setelah itu, Bank Danamon bersurat ke Kejari Jaksel meminta kembali sertifikat yang telah disita. Setelah dikaji dengan sesama oleh Kejari Jaksel, maka Kejari Jaksel mengembalikan jaminan 2 buku sertifikat kepada Bank Danamon melalui berita acara penyerahan,” tuturnya.

Bahkan, Hamenda menegaskan kalau telah ada penetapan Pengadilan Negeri (PN) Manado yang memerintahkan Bank Danamon untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada dirinya, dan memerintahkan BPN Kota Manado untuk meroya dan mencabut blokir atas kedua sertifikat itu.

“Setetah itu roya selesai, saat dilakukan pengecekan ternyata kantor BPN kembali melakukan pemblokiran dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ketus Hamenda.

Hal ini membuat dirinya merasa sangat dirugikan dan terkesan telah diadili. “Karena sesuai ketentuan pemblokiran hanya bisa dilakukan dalam masa 30 hari, terkecuali ada gugatan perkara, baru bisa dilakukan blokir permanen sampai ada putusan hukum yang final. Sementara dalam kasus ini, tanah tersebut tidak ada gugatan baru, mengapa BPN begitu berambisi melakukan pemblokiran yang telah nyata melanggar Undang-Undang Pertanahan,” ujar Hamenda.

“Dalam hal ini oknum pejabat Kanwil ATR/BPN Sulut telah bertindak menjadi seperti Polisi, seperti Jaksa, bahkan seperti Pengadilan. Perbuatan oknum BPN telah melakukan character Asasination (pembunuhan karakter) dan abuse of power, saya sebagai pengusaha sudah sangat dirugikan baik kerugian secara materiii maupun morill nama baik dan usaha telah dihancurkan termasuk kegiatan usaha saya,” sambungnya.

Dirinya pun berharap Polda Sulut dapat menyikapi persoalan ini, mengingat langkah yang diambil BPN sudah diluar koridor.

“Untuk itu saya melaporkan permasalahan ini kepada Satgas Mafia Tanah agar perlu diperiksa oleh aparat hukum. Karena BPN telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan merampas hak, juga telah melakukan perbuatan melampaui batas kewenangan. Perbuatan ini telah jelas masuk dalam kategori sebagai ‘Mafia Pertanahan’. Saya akan membawa persoalan ini ke ranah hukum, dan melaporkan ke Bapak Presiden serta Menteri ATR/BPN. Siapapun dia yang terlibat praktek kotor semacam ini harus berhadapan dengan hukum. Agar bumi nyiur melambai bersih dari Mafia Tanah. Harapan kami, Bapak Kapolda Sulut dapat membantu membersihkan kejahatan dalam bidang Pertanahan, karena ini sudah sangat meresahkan warga,” tuntasnya. (*)