Harapan Baru Penegakan Hukum di Akhir 2019

203

MANADO, ManguniPost.com – Roda gerak penegakan hukum di era pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), hingga kini masih terus diikuti praktisi dan pengamat hukum Sulawesi Utara, Lucky Schramm.

Bahkan, Schramm saat dihubungi awak media, Sabtu (21/12). Melihat adanya harapan baru untuk penegakan hukum menjadi lebih baik di 2020 nanti.

Penilaian tersebut didasari dengan terbentuknya Dewan Pengawas KPK, pelantikan pimpinan KPK yang baru, langkah penyegaran organisasi yang ditempuh Kejaksaan Agung RI, serta rotasi yang terjadi di lingkup Polri.

“Harapan baru tetap ada di penghujung 2019. Apalagi, Presiden Jokowi telah melantik pimpinan KPK yang baru dan Dewan Pengawas KPK. Dan di kubu Kejagung sendiri telah terjadi perubahan dan atau penyegaran organisasi, dan sekarang ini Kapolri juga telah melakukan perubahan atau penyegaran, dengan adanya pejabat baru Wakapolri dan Kabareskrim serta diikuti rotasi pada jabatan beberapa Kapolda yang ada,” tutur Schramm.

Lebih lanjut, dirinya menjabarkan soal masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan pihak aparat hukum dalam menanganai kasus dugaan korupsi.

“Pada era jabatan Jokowi sebelumnya banyak sekali kasus-kasus hukum yang menjadi PR yang belum terselesaikan, termasuk di beberapa daerah ada kepala daerah dan para pejabat di bawahnya sedang menjalani proses hukum, yang dengan tanpa alasan yang jelas sampai hari ini tidak ada kejelasan,” ungkapnya.

“Hal ini sangat diharapkan oleh masyarakat agar penuntasan kasus-kasus hukum dapat segera diselesaikan sampai tuntas apalagi adanya dugaan kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik,” sambungnya.

Untuk di Sulut sendiri, Schramm juga ikut menyentil sejumlah kasus besar. “Di Sulawesi Utara ada beberapa kasus yang sampai hari ini belum selesai seperti disampaikan oleh Adi Toegarisman (JAMPidsus) pada akhir Oktober lalu bahwa kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Penanggulan banjir di Kota Manado masih tetap akan mencari tersangka baru dan proses penyidikan belum dihentikan. Begitu juga dengan kasus dugaan korupsi proyek Pemecah Ombak di Minahasa Utara. Semoga di penghujung tahun 2019 ini ada harapan baru dalam penegakan hukum sehingga masyarakat mendapatkan keadilan dan kepastian hukum,” tandasnya. (*)