JFE Teken Kerja Sama APIP-APH dan Perjanjian Perpajakan

196
Saat Walikota JFE dan Kapolres Tomohon AKBP I Ketut Agus Kusmayadi SIK melakukan penandatanganan. (ist)

Tomohon, MP
Walikota Tomohon, Jimmy Feidie Eman SE Ak melakukan dua penandatanganan perjanjian kerja sama. Pertama antara APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dengan APH (Aparat Penegak Hukum) di lingkup kabupaten/kota se-Sulawesi Utara (Sulut). Kedua, penandatanganan perjanjian kerja sama pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai syarat pemberian layanan publik. Ini dilakukan antara Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Suluttenggo dan Malut dengan pimpinan daerah di Sulut.

Keduanya dilaksanakan di ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Selasa (4/9). Kegiatan ini dirangkaikan dengan bimbingan teknis Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat. Materinya dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bareskrim Polri.

Inspektur Jenderal Kemendagri RI, Sri Wahyuningsih menerangkan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman. Itu terjadi antara Kemendagri, Kejaksaan RI, dan Polri pada 28 Februari 2018. Tentunya dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Melalui penandatangan kerja sama ini, nantinya semua pihak saling proaktif dalam melaksanakan kewajiban masing-masing. Teruslah menjalin interaksi dan koordinasi dalam berbagai bentuk yang konstruktif. Sehingga kerja sama yang terjalin dapat memberikan hasil sesuai ekspektasi,” papar Sri.

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey SE dalam sambutannya mengatakan, ia akan membuktikan komitmennya. Terutama untuk menyukseskan Program Konfirmasi Status Wajib Pajak yang merupakan instruksi dari Presiden RI, Joko Widodo di seluruh Indonesia.

“Pemprov sedang melengkapi database dalam kerja sama dengan Kanwil Pajak. Ini agar seluruh data dapat terkoneksi. Sehingga pengawasan kewajiban perpajakan di Sulut dapat optimal,” beber Dondokambey.

Pun kerja sama ini mendorong percepatan pembangunan sebagian besar infrastruktur di Sulut. Sebab ada bantuan pemerintah pusat melalui kebijakan Presiden Jokowi dalam percepatan pembangunan infrastruktur.

Sementara, Walikota JFE menyebutkan, sektor perpajakan telah menjadi pilar bagi pembangunan negara. Untuknya, Pemerintah Kota Tomohon sangat mendukung kinerja DJP dalam menghimpun penerimaan negara.

“Saya optimis, penandatanganan perjanjian kerja sama ini akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan,” kata JFE.

Lanjut Walikota, penerimaan negara dari perpajakan terbukti sangat mendukung pembangunan di Kota Tomohon. “Pesatnya pembangunan adalah bukti kehadiran pemerintah di tengah masyarakat,” tandasnya.

Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut, Roskanedi SH MH, Kepala Kanwil DJP Suluttenggo, Vita Avantin, Bupati dan Walikota se-Bumi Nyiur Melambai. (timmp/01)