Kasus Pajak Pedagang di Tangulandang Masuk Tahap II di Kejati Sulut

253

MANADO, ManguniPost.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut bersama Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Suluttenggo-Malut, Rabu (02/12) ini telah menggelar jumpa pers, terkait tahap II atau pelimpahan berkas tersangka inisial ET alias Emon.

Dalam kesempatan itu, Kepala Kanwil DJP Suluttenggo-Malut, Tri Bowo didampingi Kepala Kejati (Kajati) Sulut, Andi Muh Iqbal Arief telah membeberkan tahap lanjut penanganan hukum terkait bidang perpajakan.

Dimana, ET yang diketahui sebagai pedagang hasil bumi di Tagulandang, berdasarkan hasil penyidikan, telah ditetapkan sebagai tersangka dan berkas ikut dilimpahkan ke Kejati Sulut untuk selanjutnya dibawa ke ranah pengadilan.

Selanjutnya, ditambahkan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan, Marasi Napitupulu bahwa tersangka ET didapati melakukan aksi dugaan tindak pidana perpajakan dalam kurun waktu 2015-2016, sehingga menyebabkan negara mengalami kerugian miliaran rupiah dalam hal pajak.

“Tersangka tidak melaporkan SPT Tahunan PPh orang pribadi. Berdasarkan hasil penyidikan berhasil diungkap bahwa tersangka memperoleh penghasilan sebesar Rp7.388.271.800 yang tidak disetorkan dan dilaporkan pajaknya,” beber Napitupulu.

Sehingga, tersangka ET diduga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Untuk memulihkan kerugian pada pendapatan negara tersebut, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap aset yang dimiliki oleh tersangka yang ditaksir senilai Rp4.158.317.192,” pungkasnya.

Sementara itu, guna mencegah terjadi lagi tindak pidana pajak hasil bumi, Kepala Kanwil DJP Suluttenggo-Malut menegaskan bahwa hasil bumi seperti pala, cengkeh dan kelapa, merupakan Barang Kena Pajak yang dikenai PPN.

Selain itu, Bowo mengingatkan pengusaha hasil bumi untuk melakukan penyerahan hasil bumi melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun, agar dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan melakukan kewajiban pemungutan serta pelaporan PPN. (*)