Kekurangan Penyuluh, Program KB di Boltim Tak Maksimal

136

Tutuyan, MP

Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Bolaang Mongondow Timur, kurang. Menurut Kepala Bidang Keluarga Berencana, Julius Sanding, penyuluh di Boltim saat ini hanya enam orang dan melayani 80 desa dari 7 kecamatan.

Selama ini, program keluarga berencana seperti pendataan, pembinaan, penyuluhan serta pelayanan tidak maksimal, karena kurangnya tenaga penyuluh.

Tercatat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, masih tingginya warga menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek seperti suntik dan pil KB. Kontrasepsi suntik 5.371 dan pil 3.930 orang.

Sedangkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang dianjurkan pemerintah sangat rendah. Implan 2.353, ayudi 204, MOW 312 dan MOP 50 orang.

“Program KB dari kami, tak bisa jalan, karena kurangnya tenaga penyuluh,” ujar Julius Sanding, Senin (15/7).

Ditegaskan, harusnya tenaga penyuluh di Boltim ditambah, agar proses penyuluhan dan pemasangan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tidak ada kendala. Sebab kenyataanya satu orang penyuluh harus bertugas melayani 10-20 desa. Jadi memang harus kerja berat. 

Kata dia, jika hal ini terus dibiarkan, maka program KB tidak bisa maksimal di Boltim. Sebab perserta KB saat ini 12.366 dari jumlah pasangan usia subur di Boltim sebanyak 14.443 orang.

Untuk memaksimalkan pelayanan KB, mulai dari pendataan hingga pemasangan alat kontrasepsi, dinas mengangkat Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boltim, Ahmad Mulyadi mengatakan, tenaga penyuluh memang sudah menjadi tanggung jawab Provinsi Sulawesi Utara.

Saat ini, penyuluh Kecamatan Tutuyan kosong. Jadi penyuluh di Boltim hanya ada 6 orang yang bertugas.

“Kami sudah usulkan ke Provinsi Sulut. Namun sampai sekarang belum direalisasi,” ujar Ahmad Mulyadi.

Selain itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkendala biaya operasional dari APBD. Tahun ini anggarannya Rp400 juta. Jadi harus didahulukan program prioritas. (Jerry Isini)