Kepsek Rekrut THL Sembarangan, Olly: Dicopot

257
Gubernur Olly Dondokambey (Iswan Sual)

Manado, MP

Komitmen pemerintah Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat kecil terus digalakkan. Tapi kinerja yang terus meningkat senantiasa pula dituntut.

Sehingga, adanya laporan ke wakil rakyat bahwa terdapat sejumlah guru honor dan THL yang diupah cuma Rp. 500.000 membuat gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey berang.

“Sebelumnya guru honor yang direkrut sendiri oleh kepala sekolah hanya digaji 500 ribu per bulan. Namun, skarang musti dibayar berdasarkan SK Gubernur dan mereka digaji sesuai UMP, yakni 2,8 juta,” ujar Olly usai Rapat Paripurna di kantor DPRD Sulut pada Rabu (19/9) 2018.

Ditegaskannya, bila masih ada lagi yang belum dibayar, itu karena ada penambahan tanpa sepengetahuannya. Dan dia selaku gubernur, katanya, akan menindak kepala sekolah ‘nakal’ itu dari jabatannya.

“Semua yang sudah diterima masuk ke data provinsi sudah kita bayar. Kalau masih ada sekarang, berarti kepala sekolahnya kita akan ganti. Karena dia melanggar aturan, menambah jumlah THL tanpa sepengetahuan Gubernur, ” tambah Dondokambey.

Kepala Dinas Pendidikan Daerah, Grace Punuh, menginformasikan bahwa pemerintah provinsi sudah mengalokasikan 78 miliar umtuk 1930 THL dan sudah digaji Rp 2,8 juta dengan menggunakan dana APBD. Tapi, katanya, diminta bersabar kepada mereka yang belum terakomodasi.

“Tahun ini Pak Gubernur sudah gelontorkan 78 M untuk 1930 THL guru. Tambah deng THL sekuriti deng administrasi 2032. Asi blum cukup. Makanya Pak Gub bilang kan sabar. Keuangan blum apa (cukup, red) untuk digelontorkan untuk semua dirangkul. Tapi yang kemarin itu dirangkul SK Gub itu THL yang sudah eksis. Mudah-mudahan dengan penerimaan ini kan da takurang sadiki dari kuota dari CPNS guru,” beber Punuh. 

Soal adanya sejumlah THL yang belum dibayar, Punuh mengatakan, itu disebabkan oleh ulah kepala sekolah yang seenaknya saja mengambil kebijakan. Makanya, yang tanpa SK Gubernur, dituturkanya, takkan dilayani.

“Itu kwa misalnya begini, ini waktu dorang masih di kabupaten/kota, seenaknya guru honor dikasi Rp. 500,  satu juta.  Tapi setelah diserahkan pa torang pak Gubernur liat dorang pe aspirasi. Jangan cuma suka-suka, dikasila UMP.”

“Jadi skarang honor THL guru yang ada di provinsi harus ada SK Gubernur. Kalu nda ada SK Gub minta maaf. Tapi Pak Gubernur dan pak Wagub mendahulukan masalah orang punya THL, langsung dinaikkan 2,8 UMP,” tutupnya. (Iswan Sual)