Keputusan 7 DOB Sulut Masih Menggantung

329

Brani Beberkan DPD RI Sudah Tuntaskan Pembahasan 173 DOB

Manado, Mangunipost.com – Pembahasan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia telah lama dituntaskan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) RI. Saat ditemui wartawan Mangunipost.com, Senin (04/03) di Hotel Granpuri Manado. Senator asal Sulut, Beni Ramdani (Brani) menerangkan bahwa untuk keputusan final ratusan DOB ada pada Tripartit.

“Semua mempunyai peluang tergantung nanti pembahasan Tripartit (trilateral antara DPD-RI, DPR-RI serta Pemerintah-red),” terang Ramdani.

Selebihnya, Brani menuturkan bahwa semenjak tanggal 6 Oktober 2016, DPD RI telah memutuskan ada 173 daerah di Indonesia yang layak masuk draft DOB. Dan di Sulut, ada 7 daerah.

“Untuk DOB, DPD-RI sudah selesai dari tanggal 6 Oktober 2016 dan 173 DOB sudah diketuk dan diputuskan dalam paripurna DPD-RI, yang dihadiri Thajo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendragi) dan dihadiri kurang lebih 122 Kepala Daerah, kemudian panitia pemekaran, presidium pemekaran daerah-daerah yang menginginkan daerahnya dimekarkan,” tuturnya.

“Jadi mengenai tugas DPD-RI dimana saya sebagai pimpinan komite sudah selesai tugasnya. Tapi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan DOB ini harus diputuskan oleh 3 kamar yakni, DPD RI, DPR RI dan pemerintah,” sambungnya.

Menurut Brani, nasib DOB dari ratusan daerah di Indonesia ini, harus didorong dengan penguatan dari DPR RI, termasuk Legislator asal Sulut yang nantinya akan duduk di Senayan. “Jadi harus didesak oleh wakil DPR-RI asal Sulut apa yang akan mereka kerjakan dan apa yang sudah mereka lalukan terkait usulan-usulan daerah otonomi baru dari Sulut,” tanggapnya.

“Nah, kalau DPR-RI sudah mengambil sikap dan mengambil keputusan saya yakin pemerintah tinggal ikut, jadi moratorium yang disebutkan pemerintah itu bukan Undang-Undang itu hanya sikap politik dan itu hanya bisa dilawan dengan putusan politik parlemen. Jadi DPD-RI sudah menetapkan 173 daerah nanti DPR RI mengikuti maka pemerintah pasti akan ikut kepada keputusan DPD RI dan DPR RI,” pungkasnya.

Selain itu, Brani menambahkan untuk wilayah Sulut sendiri ada 7 DOB yang telah diputuskan DPD RI dalam sidang Paripurna 2016 lalu.

“Kalau untuk daerah Sulut ada 7 yakni Provinsi Bolmong Raya, Kota Langowan, Kabupaten Tahuna, Kabupaten Talaud Selatan, dan tambahannya tiga daerah Minahasa Tengah, Minahasa Barat dan Bolmong Tengah,” tandasnya. (*)

Penulis : Eka Egeten

Editor : Jack Wullur