Kereh Cs Terancam Kandas

348
Hasil identifikasi potensi bakal calon terpidana korupsi Anggota DPRD Provinsi dan kabupaten kota

Sulut Miliki 5 Bacaleg DPRD ‘Blacklist’

Manado, MP

Nasib sejumlah bakal calon legislatif (bacaleg) wilayah Sulawesi Utara (Sulut), di ujung tanduk. Lantaran disusul keluarnya daftar hasil identifikasi potensi terpidana korupsi untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten kota.

Daftar namanya diumumkan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) tertanggal update 25 Juli 2018.

Khusus di Sulut ada 5 ‘petarung’ yang masuk dalam daftar hitam tersebut. Satu diantaranya adalah Herry Kereh. Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini, berada di arena perebutan kursi DPRD tingkat provinsi.

Keberadaan namanya pada daftar pernah terpidana korupsi, memantik reaksi pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulawesi Utara (Sulut).

Ketua DPD Partai Gerindra Sulut, Wenny Lumentut mengatakan, pihaknya menyerahkan masalah tersebut untuk berproses di KPU Sulut sesuai aturan.

“Biarkan saja proses mengalir di KPU. Partai Gerindra tunduk aturan yang ada. KPU yang menentukan boleh atau tidak sesuai aturan yang berlaku,” tegas Lumentut, Kamis (26/7), saat dihubungi.

Ketika ditanyakan terkait upaya pergantian di masa perbaikan, Wakil Ketua DPRD Sulut ini, belum berkomentar lebih. Pihaknya masih akan melihat proses yang akan terjadi ke depannya.

“Maybe yes, maybe no (mungkin ya, mungkin tidak, red). Biarkan proses mengalir, sesuai aturan hukum yang berlaku. Tanyakan ke KPU saja,” terangnya.

Sementara, ketika MP coba menghubungi, belum terhubung untuk mendapat konfirmasi dari Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh, hingga berita ini diturunkan.

Diketahui, selain Herry Kereh di tingkat provinsi, ada pula dari kabupaten kota di Sulut yang masuk daftar identifikasi potensi terpidana korupsi dari Bawaslu. Seperti Bolaang Mongondow Utara yaitu Reky Posumah, Jack Navy dan Leo Dalope. Kemudian Kota Manado, Darmawati Dareho.

Khusus Herry Kereh sendiri, sesuai data yang dirangkum media ini, kabarnya pernah tersangkut kasus gaji ganda yang penerimaannya bersumber dari negara. (Iswan Sual)