Ketua JPKP Manado Angkat Suara Terkait Usulan Penyitaan Hp Pasien Asal Bitung

320

MANADO, ManguniPost.com – Suara kritis terhadap usul penyitaan handphone (Hp) milik salah satu pasien asal Bitung, DNB alias Dens, masih terus melengking. Kali ini datang dari Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) DPD Kota Manado, Reza Sofian.

Senada dengan rekan advokat lainnya, Reza pun dengan lantang menyuarakan bahwa penyitaan Hp harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Indonesia adalah negara Hukum! Segala bentuk penyitaan hanya bisa dilakukan dan diijinkan oleh penegak hukum yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang, jika penyitaan dilakukan oleh bukan penegak hukum yang telah diberikan kewenangan untuk melakukan sesuai Undang-undang/peraturan yang berlaku, maka itu adalah sebuah perbuatan pidana perampasan yang wajib dihukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH),” tanggap Reza.

Lebih lanjut, dirinya mengingatkan APH agar bertindak sesuai aturan dan bukan berdasarkan kepentingan para penguasa. “Ingat aparat penegak hukum jangan menjadi pelanggar hukum hanya karena ‘Kepentingan’ tertentu!,” tegasnya.

Selebihnya, Reza berpandangan bahwa live streaming dari pasien atas penanganan dirinya agar diketahui masyarakat sudah tepat. “Siaran langsung yang dilakukan oleh Pasien Dnovian Baeruma terhadap dirinya atas pelayanan penanganan COVID-19, sudah tepat dan benar, karena akan membuka mata masyarakat Sulawesi Utara terhadap kinerja para pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Utara,” terangnya.

Untuk penanganan wabah Covid-19 di Sulut, Reza mencurigai jika sengaja ditutup-tutupi berarti ada dugaan korupsi dibalik itu semua.

“Wabah Virus Corona adalah sebuah Pandemi yang harus kita lawan bersama! Oknum Yang menutup-nutupi, diduga melakukan korupsi dana COVID 19 tersebut! Karena jika tidak transparan penggunaan dana bantuan terkait penanganan wabah Virus Corona ini, maka akan sangat mungkin dikorupsi oleh oknum yang memiliki kewenangan atas penggunaan dana tersebut,” hemat Reza.

“Kami JPKP mengutuk semua bentuk kriminalisasi terhadap Pasien COVID 19, dan menghimbau agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara segera memperbaiki segala kualitas pelayanan terhadap penanganan Wabah Corona ini, Kami juga sangat berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat lebih transparan dalam penanganan Wabah Corona di Sulawesi Utara, agar semua masyarakat dapat mewaspadai diri masing-masing,” tuntasnya. (*)