Ketua Projo Sulut : Usir Dari NKRI Pengrusak Bendera Merah-Putih

282

MANADO, ManguniPost.com – Aksi unjuk rasa di gedung DPR yang berujung pada kekacauan dan pengrusakan bendera merah-putih baru-baru ini di Jakarta, dengan lantang ikut dikritisi Ketua Projo Sulut, Lucky Schramm, Sabtu (18/07).

Lelaki yang aktif terlibat dalam dunia praktisi hukum itu menyebutkan pengrusakan terhadap bendera merah-putih harus ditindak tegas.

“Bendera merah-putih itu lambang dari perjuangan bangsa dan negara, seharusnya dijaga dengan baik oleh generasi muda bukannya dirusak hanya karena kepentingan tertentu, ini jelas melanggar hukum,” tanggap Schramm.

“Aparat penegak hukum sudah sepatutnya menindaki dengan tegas kasus pengrusakan bendera merah-putih tersebut, dasar hukum sudah jelas dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam pasal 66 UU itu disebutkan pelaku dihukum maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta,” sambung Ketua Projo Sulut.

Selebihnya, dirinya menegaskan agar oknum-oknum pengacau kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia segera angkat kaki dari bumi pertiwi.

“Pengrusak bendera merah-putih serta pengacau kehidupan berbangsa dan bernegara sudah sepatutnya diusir. Orang yang sudah tidak menghargai bendera negaranya sudah tak layak lagi untuk tinggal di NKRI,” tegas Schramm.

Sebelumnya, nada kritis atas aksi pengrusakan bendera merah-putih juga sempat disuarakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Projo, Handoko.

“Kami mengapresiasi jika aparat telah melakukan tindakan. Tapi ini tidak bisa dianggap enteng, harus ada efek jera. Kalau bukan Bangsa Indonesia sendiri yang menjaga bendera negara, lantas siapa lagi?,” ujar Handoko.

Selain itu, Handoko juga mengungkapkan kalau Projo sangat menghargai perbedaan pendapat demi kebaikan bangsa dan negara. Bahkan, Projo juga mempunyai sejumlah catatan kritis terhadap substansi dan proses penyusunan RUU HIP.

“Presiden Jokowi sudah jelas dan tegas menyatakan meminta penundaan RUU HIP. Kan, kalau Pemerintah tidak bisa membahas, DPR tidak bisa membahas sendiri RUU itu,” katanya.

Handoko menegaskan bahwa Projo tidak mempersoalkan demonstrasi menentang RUU HIP termasuk dengan model theatrikal untuk menarik perhatian publik. Namun, ujung protes itu haruslah produktif. “Jangan malah kontraproduktif, bahkan destruktif seperti itu,” tandasnya. (*)