KLHK Tegaskan Pertambangan Tanpa Merkuri

278
Rosa Vivien Ratnawati sedang memberi ceramah terkait bahaya merkuri (mangunipost.com/Iswan Sual)

Manado, MP

Upaya pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperbaiki perekonomian dan lingkungan kian meningkat di Indonesia.

Hal itu nampak dari geliat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerjasama dengan Komisi VII DPRI  dan Artisanal Gold Council (AGC) dari Kanada ketika berbicara tentang pelarangan merkuri yang dipakai dalam pertambangan emas khususnya pertambangan emas skala kecil.

Rosa Vivien Ratnawati,  selaku utusan Direktorat Jendral (Dirjen) KLHK dalam acara Sosialisasi Pertambangan Emas Rakyat Sejahtera (PERS) di kantor Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) menyampaikan bahwa penggunaan merkuri dalam pertambangan sudah dilarang sehingga harus ada penegakkan hukum bagi yang melanggar.

“Yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu yang pertama adalah, terkait dengan pertambangan emas ilegal, itu pasti penegakkan hukum. Di samping pertambangan emas itu tidak sesuai wilayahnya bahwa bukan wilayah pertambangan, yang kedua penggunaan merkurinya karena sudah dilarang dengan kita meratifikasi Undang-Undang nomor 11 tahun 2017 tentang Konvensi Minamata.”

“Yang kedua adalah untuk tambang-tambang emas yang berada di wilayah pertambangan rakyat dan punya ijin pertambangan maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu mempunyai kebijakan memang yaitu melakukan bantuan transformasi teknologi, dari yang semula menggunakan merkuri menjadi non merkuri, ” kata Rosa.

Rosa menambahkan bahwa mereka sangat terbantu oleh Bara Hasibuan selaku wakil rakyat dari Sulut dan Hutomo utusan AGA  yang punya kepedulian yang sama.

“Dalam hal ini kami dari KLHK memang sangat dibantu skali oleh Komisi VII Pak Bara Hasibuan untuk bagaimana juga daerah-daerah pertambangan rakyat bisa bebas dari merkuri. Pemerintah Kanada melalui Artisanal Gold Council membantu bagaimana teknologi yang digunakan untuk non merkuri dalam hal ini ada dua wilayah yang dibantu yaitu Tatelu dan Tobongo, ” tutur Rosa pada Selasa (22/8) 2018.

Ketika dimintai tanggapan soal adanya tokoh yang menjual merkuri besar-besaran bahkan nyata-nyata di-back-up oleh oknum Kepolisian,  ditegaskan juga perlu ada upaya penegakkan hukum.

“Langkah hukum tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja. Kalau dia penjualan merkuri ilegal maka penegakkan hukumlah yang harus dilakukan. Memang polisi yang melakukan penegakkan hukum,” ucap Vivien.

“Tapi ketika bicara pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat dari merkuri maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa turun. Ketika bicara dia menambang melakukan tanpa ijin lingkungan maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa mem-back-up itu,” ujar Rosa Vivien Ratnawati.

Rosa pula mengatakan, untuk daerah-daerah yang kemudian terkontaminasi maka harus dilakukan pemulihan. Itulah menjadi tugas mereka.

“Merkuri selain merusak lingkungan juga tidak menguntungkan secara ekonomi. Saya setuju bahwa pertambangan bukan untuk dilarang. Menambang bukan dengan mengeksploitasi habis-habisan. Tapi bagaimana mengelolah dengan baik sehingga anak cucu kita masih menikmati lingkungan hidup yang baik,” tutur Rosa.

Lebih jauh Ratnawati memberi apresiasi kepada pihap yang menopang. Sambil berharap akan ada perbaikan ke depannya.

“Mengapresiasi Bara Hasibuan mengkampanyekan Sulawesi Utara bebas merkuri. Tidak hanya Kampanye juga soal sampah plastik harus diperangi. 2025 kita jauh lebih dan lebil sehat,” tutupnya. (Iswan Sual)