Koalisi Pemantau Kebijakan Covid-19 Sulut Kritisi Isolasi Kedua Pasien Asal Bitung

111

MANADO, ManguniPost.com – Langkah Satgas Covid-19 Sulut mengisolasi kembali eks Pasien Dalam Pengawasan (PDP) asal Bitung ke RSUP Kandou, turut mendapat perhatian serius pihak Koalisi Pemantau Kebijakan Covid-19 Sulut.

Koalisi Pemantau yang tergabung dari beberapa lembaga, di antaranya YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bitung, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sulut serta pengamat media, Jumat (10/04) ini telah mengeluarkan realese yang mengkritisi kinerja Satgas Covid-19 Sulut terhadap DNB alias Dens.

Dimana, menurut Koalisi Pemantau, kronologis penjemputan paksa eks PDP asal Bitung ini patut dipertanyakan, sebab korban Dens sendiri, telah menerima hasil resmi dari RSUP Kandou yang menyatakan dirinya tidak memiliki gejala Covid-19 dan diperbolehkan untuk pulang.

“Keterangan ini dibuat untuk merespon pernyataan Juru Bicara Satgas Covid-19 Provinsi Sulut, yang memberikan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan diberbagai pemberitaan media pada tanggal 9 April 2020, dalam kaitannya seorang mantan PDP bernama DNB. Berdasarkan hasil resmi dari RS Prof Kandou, DNB dinyatakan negatif Covid-19 dan diperbolehkan kembali ke rumah. Dalam pernyataannya Satgas mengaku memiliki hasil pemeriksaan DNB yang menyatakan DNB positif Covid dan memaksa DNB untuk diisolasi di rumah sakit padahal pihak rumah sakit sudah menyatakan DNB tidak memiliki gejala Covid,” tutur Direktur YLBHI LBH Manado, Frank Tyson Kahiking, salah satu perwakilan koalisi.

“Sampai dengan realese ini dibuat pihak Satgas tidak mampu menunjukan bukti hasil pemeriksaan terhadap DNB yang mengaku dimiliki olehnya,” pungkasnya.

Selanjutnya, Kahiking menjelaskan bagaimana kronologis Dens mulai menjalani perawatan medis dan akhirnya pulang kembali ke rumah lalu dijemputa paksa untuk diisolasi lagi.

“Kronologis yang sebenarnya, Minggu tanggal 22 Maret 2020, sekitar pukul 11.30 WITA, DNB dijemput mobil ambulance menuju RS AL Bitung. Sampai di RS AL Bitung, DNB diminta oleh Tim Satgas Covid Sulut untuk dirujuk ke RS Prof Kandou, sehingga pada malam hari sekitar pukul 20.00 WITA, DNB dirujuk ke RS Prof Kandou. Selasa, 24 Maret 2020, DNB diambil sampel pertama dari hidung, mulut dan darah dan pada Jumat 27 Maret 2020, DNB kembali diambil sampel untuk yang kedua kalinya. Untuk hasil pertama, DNB dinyatakan negatif namun belum bisa pulang karena harus menunggu hasil yang kedua. Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, DNB mendapat informasi bahwa hasil pemeriksaannya sudah ada yaitu negatif, namun belum bisa pulang karena harus menunggu konfirmasi dari dr Agung Ahli Infeksi Penyakit Dalam dan sebagai Ketua Covid-19 SULUT,” paparnya.

“Pada sekitar pukul 17.00 WITA, dr Agung melaksanakan pemeriksaan terhadap DNB dengan waktu yang cukup lama, dan setelah menjalani pemeriksaan, dr Agung menyatakan DNB dalam keadaan baik dan dia akan membantu proses pemulangan. Sekitar pukul 19.00 WITA, barulah proses administrasi selesai dan DNB kembali untuk pulang ke rumahnya yang berada di Kota Bitung,” sambung Kahiking.

Untuk proses jemput paksa DNB sendiri, diuraikan kalau hal tersebut dimulai empat hari setelah yang bersangkutan pulang ke rumah. Tapatnya Selasa, 7 April 2020 sekitar pukul 10.30 WITA, DNB mendapat telepon dari Kepala Puskesmas Tinombala Kota Bitung yang meminta sekaligus mengancam DNB untuk mengisolasi diri di Rumah Sakit Manembo-nembo, jika tidak maka akan dijemput paksa oleh pihak Kepolisian, TNI dan pihak Dinas Kesehatan Kota Bitung.

Berdasarkan permintaan tersebut, pada pukul 23.00 WITA, DNB mendatangi RSUD Manembo Nembo Kota Bitung, setelah sampai DNB langsung melapor ke pihak RSUD terkait permintaan dari Kepala Puskesmas Tinombala Kota Bitung, namun ternyata pihak RSUD Manembo Nembo tidak mengetahui akan hal tersebut, tidak ada konfirmasi langsung dari pihak Puskesmas Tinombala atau dari Dinas Kesehatan Kota Bitung, sehingga akhirnya RSUD Manembo Nembo berinisiatif untuk meminta konfirmasi kepada Dinas Kesehatan Kota Bitung terkait alasan permintaan DNB untuk diisolasi. Hingga keesokan harinya 8 April 2020 sampai pukul 03.00 WITA, tetap tidak ada tanggapan atau kejelasan dari Dinas Kesehatan Kota Bitung dan Puskesmas Tinombala. Karena tidak ada kejelasan, DNB meminta pihak RSUD Manembo Nembo untuk melakukan tindakan terhadap dirinya, tapi dari pihak RSUD menyatakan bahwa DNB bisa pulang karena dalam keadaan sehat dan tidak ada keluhan sakit apapun. Karena itu DNB kembali ke rumah dan melakukan isolasi diri di rumah.

Sekitar pukul 17.00 WITA, dari Tim Satuan Tugas Covid 19 Provinsi Sulawesi Utara mengkonfirmasi melalui telepon kepada DNB dan meminta DNB untuk dites SWAB 2 x lagi. DNB mempertanyakan permintaan tersebut karena ia sudah menjalani dua pemeriksaan SWAB di RSUP Prof Kandou Malalayang. Hasilnya pemeriksaan menyatakan DNB negatif Covid-19. Hasil pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Agung Ahli Infeksi dan sekaligus Ketua Covid 19 Provinsi Sulawesi Utara.

Malam hari masih 8 April 2020 sekitar 21.00 WITA, tim dari Dinas Kesehatan Kota Bitung, Polsek Aertembaga, Polres Bitung, Kodim, Camat, Lurah, berserta perangkat lainnya melakukan penjemputan paksa. DNB sempat berdebat untuk mempertanyakan dasar kenapa harus dilakukan pemeriksaan kembali, tapi dari pihak-pihak yang datang untuk menjemputnya tidak bisa menjawabnya. Sempat melalui perdebatan yang panjang, akhirnya pada pukul 22.00 WITA, DNB bersama istri memutuskan untuk pergi memenuhi permintaan mereka yang menjemputnya, menuju ke RS Prof Kandou dengan menggunakan kendaraan pribadinya.

Sekitar pukul 23.40 WITA, DNB bersama Istri dan Pihak Dinas Kesehatan Kota Bitung serta Polsek Aertembaga yang mengawalnya, tiba di RS Prof Kandou Malalayang. Pihak RS kaget dan heran kenapa DNB dibawa kembali, karena setau pihak RS Prof Kandou, DNB telah melalui hasil pemeriksaan SWAB 2 kali dan hasilnya negatif.

Berdasarkan pernyataan dari Pihak RS Prof Kandou tersebut, pihak Dinas Kesehatan Kota Bitung yang telah menjemput paksa DNB tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada keputusan yang diambil sebagai bentuk tanggung jawab mereka yang telah menjemput paksa terhadap DNB, sehingga sejak pukul 24.00 WITA hingga keesokan harinya pukul 10.30 WITA tanggal 9 April 2020, DNB bersama Istri hanya tidur dalam mobil di area parkiran RS Prof Kandou.

Sekitar pukul 10.35 WITA, DNB memutuskan untuk bertemu langsung dengan pihak RS dan DNB berhasil bertemu langsung dr Agung yang telah mengeluarkan dan menandatangani hasil pemeriksaan terhadap DNB.

Menurut dr Agung, hasil pemeriksaan DNB adalah negatif Covid 19, sehingga dia cukup disolasi di rumah saja tidak perlu isolasi di Rumah Sakit. Namun pernyataan tersebut mendapat bantahan dari Tim Satgas Covid-19 Sulut dan bersikukuh bahwa DNB positif Covid-19, berdasarkan hasil yang ada pada Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sulut dan apabila ketika DNB diisolasi di rumah akan membuat resah dan ketakutan bagi masyarakat khususnya masyarakat kota Bitung.

“Karena Dinas Kesehatan Provinsi Sulut belum bisa menunjukan bukti hasil tes terhadap DNB yang dinyatakan positif Covid 19, sehingga dr Agung menyarankan untuk menunggu hasil klarifikasi antara Dinas Kesehatan Provinsi Sulut dengan Pihak RS Prof Kandou terhadap kebijakan yang akan diambil terhadap DNB,” jelas Kahiking.

Atas persoalan ini, pihak Koalisi Pemantau melalui realesenya mendesak agar pemerintah melalui pihak Rumah Sakit dan Satgas Covid 19 Sulut dapat lebih profesional dalam menangani kasus Covid-19. “Kami Koalisi Pemantau Kebijakan Covud-19 Sulut mendesak pihak Rumah Sakit Prof Kandou untuk segera mengekspose ke publik terkait hasil pemeriksaan dari korban Covid 19 (DNB), sesuai hasil pemeriksaan yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Prof Kandou yakni Dokter Agung selaku Ahli Infeksi dan sekaligus Ketua Covid 19 Provinsi Sulawesi Utara. Mendesak Juru Bicara Satgas Covid-19 Sulut memberikan klarifikasi atas pernyataannya atau membuktikan pernyataannya jika benar ada hasil berbeda pemeriksaan DNB oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Sulut, karena pernyataan itu telah merugikan DNB bahkan dapat mengancam keselamatan DNB dan keluarga. Mendesak Pemerintah Daerah Sulawesi Utara, khususnya Pemerintah Kota Bitung dan Manado untuk dapat membuat kebijakan khususnya bagi korban Covid 19 yang telah dinyatakan sembuh atau negatif sebagai bentuk perlindungan bagi korban Covid 19. Meminta Pemerintah Daerah Sulawesi Utara, khususnya Pemerintah Kota Bitung dan Manado agar dapat segera mengsosialisasikan informasi terkait Covid-19, agar masyarakat sadar dan memahaminya sehingga tidak terjadi kepanikan dan reaksi berlebihan di masyarakat. Meminta Pemerintah Daerah Sulawesi Utara, khususnya Pemerintah Kota Bitung dan Manado agar dapat segera memperingatkan kepada masyarakat untuk tidak menyebar berita bohong terkait pandemi Covid 19, karena hanya dapat menimbulkan ketakutan dan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat,” tandas Kahiking. (*)