KY Gelar Edukasi di Koha, Sulu: Langkah Tepat

299
Komisi Yudisial saat gelar edukasi di desa Koha (ist)

Minahasa, MP

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Sulawesi Utara (Sulut) gelar edukasi publik di desa Koha Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara pada Senin (17/09).

Kegiatan yang diberi topik “Wujudkan Peradilan Bersih, Beretika dan Profesional serta Mendorong Akses Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu” itu menghadirkan narasumber Welli Mataliwutan SH MH dan Aryati Rahman SiP.

Mercy Umboh, SH MH selaku koordinator penghubung KY wilayah Sulut dalam sambutannya mengatakan KY adalah lembaga negara yang dimandatkan oleh undang-undang, salah satunya, untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

“Kehadiran Penghubung Komisi Yudisial dalam rangka memberikan edukasi publik kepada masyarakat terkait tugas dan wewenang Penghubung di daerah,” kata Umboh.

Hukum Tua desa Koha Nelly Rory membuka kegiatan ini dan menyampaikan bahwa mereka berbangga dengan kunjungan KY.

Lebih lanjut, dikatakannya, lewat kegiatan ini masyarakat dapat memahami tugas dan wewenang KY.

“Selama ini masyarakat terkena masalah hukum bingung tidak tahu jika mengadukan hakim diduga melangkar Kode Etik entah kemana. Dengan kegiatan ini jelas memberikan harapan baru bagi pencari keadilan untuk tegaknya hukum dan keadilan,” ujarnya.

Welli Mataliwutan menjelaskan dalam Peraturan Komisi Yudisial No 1 Tahun 2017 pasal 4 huruf d dengan tegas menyebutkan Penghubung KY membantu pelaksanaan tugas KY dalam rangka mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang-perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Karena itu, tambah Welly, masyarakat pencari keadilan diajak agar menghindari cara-cara yang dapat merendahkan martabat hakim ketika berperkara di pengadilan.

“Peran dan parsitipatif aktif dari semua elemen dapat memberi kontribusi positif dalam upaya Komisi Yudisial wujudkan peradilan yang bersih, jujur dan profesional,” tuturnya.

Aryati Rahman, salah satu pimpinan LBH Manado-YLBHI, mengungkapkan LBH Manado terus memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat buta hukim dan miskin.

Lebih lanjut dikatakannya, standar miskin ekonomi bukan menjadi standar mendapatkan bantuan hukum akan tetapi bantuan diberikan bagi masyarakat yang benar-benar buta hukum.

Tokoh pemuda Koha, Nedine Sulu, mengatakan,  apa yang dilakukan KY adalah langkah tepat. Dia berharap kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat.

“Sudah tepat jika lembaga negara Komisi Yudisial RI Penghubung Wilayah Sulawesi Utara melakukan sosialisasi dengan bertatap muka langsung bersama rakyat.”

“Persoalan Peradilan bersih bukan semata hanya tugas Institusi hukum tapi juga butuh kerja sama kuat dengan masyarakat,” ketus Nedine.

Sulu berharap, kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Koha khususnya dalam mendorong Peradilan bersih di Sulawesi Utara.

Kegiatan ini turut dihadiri puluhan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta perangkat desa. (Iswan Sual)