KPK Sambangi Kantor Bupati Minahasa

276

Tondano, MP

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK), Kamis (19/7), mendatangi Kantor Bupati Minahasa. Tujuan kedatangan lembaga anti rasuah ini dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Korupsi di Kabupaten Minahasa.

Awalnya tim KPK bertemu Penjabat Bupati Minahasa Drs Royke Herkules Mewoh DEA di ruang kerjanya. Usai bertemu utusan KPK, Mewoh mengatakan, kedatangan KPK di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa adalah untuk memberikan pendampingan kepada pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan dan juga sekaligus sosialisasi soal aplikasi MCP yang dikeluarkan KPK.

“Tujuannya untuk pendampingan. Sebagai pemerintah, kami tentu memberikan apresiasi kepada KPK karena mau memberikan pemahaman dan pengarahan bagaimana mengelola keuangan untuk menjaga hal-hal yang tidak dinginkan. Ada juga aplikasi MCP dari KPK, sehingga itu perlu disosialisasikan kepada SKPD dan ini masih batas kewenangan Inspektorat,” terangnya.

Mewoh pun berharap, seluruh SKPD dapat mengikuti dan memahami aplikasi ini agar dapat memahami aturan dalam pengelolaan keuangan yang baik dan benar.

Usai bertemu Bupati, utusan KPK ini langsung bertemu Sekretaris Daerah Minahasa Jeffry Robby Korengkeng SH MSi, untuk melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Kabupaten Minahasa, kepada para Kepala SKPD Pemkab Minahasa, yang di dalamnya didahului prakata oleh Korengkeng.

“Kabupaten Minahasa merupakan daerah yang masuk kloter pertama dikunjungi KPK. Kami berharap, semua SKPD dapat mendengarkan dan mengikuti dengan baik petunjuk yang diberikan KPK, guna pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, dan memberikan informasi sesuai dengan keadaan dan kondisi SKPD di lapangan,” ujar Korengkeng.

Sementara, pihak KPK dalam penyampaian dan arahan menyebutkan, tujuan kedatangan mereka yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan dalam rangka pencegahan korupsi terintegrasi di Kabupaten Minahasa.

“Ini merupakan Program KPK untuk menjawab keresahan masyarakat, karena berdasarkan kajian KPK, akhir-akhir ini banyak yang ditangkap karena korupsi. Kami berada di sini untuk mendampingi daerah dalam tata kelola keuangan pemerintahan daerah, dari proses perencanaan sampai penganggaran, serta untuk meminimalisir segala titik rawan korupsi. Diharapkan kita bekerjasama, jujur dan apa adanya, untuk mewujudkan Indonesia bersih dari korupsi,” jelasnya.