KPU Sulut Pleno Daftar Pemilih Tetap

237
Ardiles Mewoh (mangunipost.com/Iswan Sual)

Manado, MP

Tahapan pemilihan umum (pemilu) 2019 terus digulir Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut).

Penyelenggara pesta demokrasi di Tanah Nyiur Melambai itu, kini melakukan pleno Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Data DPT ini pula berdasarkan rekapitulasi dari tingkat kabupaten kota hingga ke provinsi. Penetapannya dipastikan sudah sesuai dengan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

“Karena di Undang-Undang kan harus sesuai dengan sidalih. Dan itu sudah kita lakukan sesuai dengan waktunya. Dan waktunya sudah tepat. Sudah 100 persen,” tegas Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh, usai pleno DPT, Kamis (30/8), di kantor KPU Sulut.

Terkait rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) maupun partai politik (parpol) tentang data pemilih, beberapa di antaranya sudah diselesaikan di tingkat kabupaten kota.

Misalnya temuan data ganda atau ada yang tidak memenuhi syarat karena meninggal dunia.

“Itu sudah kita tindaklanjuti di tingkat kabupaten kota sebelum DPT ditetapkan. Jadi di provinsi, kita kurang melakukan rekapitulasi,” pungkasnya.

Rekomendasi Bawaslu ini ada yang disampaikan secara lisan. Beberapa persoalan tersebut sudah diselesaikan pihak KPU.

“Misalnya di Kabupaten Minahasa, sudah disampaikan ternyata sudah diselesaikan di tingkat pleno kabupaten. Kemudian di Kotamobagu, ada 5 nama yang disampaikan Bawaslu. Setelah kita kroscek dalam sidalih kita, dari 5 nama satu nama sudah TMS (Tidak Memenuhi Syarat),” tuturnya.

Selanjutnya ke 4 nama ini punya nama yang sama namun NIK berbeda. Pihak KPU dalam hal tidak boleh menghapus karena kepemilikan data dalam kependudukan itu adalah NIK. Kepemilikan NIK tidak boleh lebih dari satu orang.

“Jadi kalau NIK berbeda berarti orangnya berbeda. Walaupun namanya sama. Ini sudah kita tindaklanjuti untuk Kotamobagu. Masalah di Tikela soal pemilih yang punya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Manado, menurutnya, sudah diselesaikan. Pemilih ber-KTP Manado yang tinggal di Tikela sudah dihapus dari daftar pemilih yang ada di Manado.

“Karena basisnya. Harus sesuai dengan domisili yang bersangkutan. Itu sudah ada kerjasama antara pemerintah dua daerah. Itu kan tugas pemerintah daerah, terkait dengan administrasi kependudukan. Itu kewenangan pemerintah daerah,” ujar dia.

Kalau seandainya sudah tetapkan DPT kemudian masih ada lagi persoalan maka pihak KPU Sulut akan melihat lagi langkah apa yang akan dilakukan. Hanya saja ia menegaskan, persoalan yang mencuat sudah ditindaklanjuti.

“Kita tunggu saja. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Kan sudah proses dari awal. Sudah rekap dari jenjang yang paling bawah. Kami harap sudah disampaikan pada waktu itu di kabupaten kota. Supaya tidak lagi jadi persoalan,” paparnya seraya menambahkan, setelah tahapan selanjutnya setelah penetapan DPT akan melakukan rekapitulasi nasional mulai tanggal 4 sampai 6 September di KPU Republik Indonesia. (Iswan Sual)