Langkah SatPol PP Sita Barang PKL Dinilai Inprosedural

122

Manado, ManguniPost.com – Penyitaan barang milik Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol-PP) Manado di dalam halaman Multimart Zero Point, beberapa waktu lalu, dinilai Syarifudin Saafa inprosedural.

“Kalau berjualan di halaman toko atau rumah tidak ada kata larangan, selama ada ijin dari pemilik took. Satpol-PP tidak bisa semena-mena melakukan penertiban dan melakukan penyitaan,” tanggap Saafa, Rabu (13/11).

Lebih lanjut, politisi PKS itu menegaskan bahwa barang PKL yang disita harus dikembalikan. “Bila tidak dikembalikan, maka itu harus dilaporkan kepada pihak berwajib,” tegasnya.

Senada juga diungkap aktivis muda Sulut, Alfian Daini. Dimana, Daini melihat kalau mekanisme dari aksi penyitaan SatPol-PP keliru.

“Penahanan barang milik pedagang harus ada mekanismenya. Pol-PP membuat BAP penahanan barang (stok barang yang ditahan-red) dan harus ditandatangani oleh pemiliknya. Seandainya barang tersebut raib atau hilang, kurang dan rusak. Maka, pihak Pol PP wajib bertanggung jawab dan itu sudah masuk unsur pidana,” tuturnya.

Lebih dari itu, Daini menerangkan kalau pemerintah pusat telah memberikan regulasi khusus untuk PKL, sebagaimana tertuang dalam Kepres Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.

“Pemerintah pusat juga telah memberikan payung regulasi kepada PKL di seluruh Indonesia, yakni tidak ada lagi penertiban PKL, yang ada hanya penataan. Dan pemerintah daerah wajib menghadirkan solusi, bukan seperti langkah Kasat Pol-PP Manado. Barang PKL tidak bisa ditahan lebih dari 1×24 jam, itu perbuatan yang salah. Apalagi, sampai hari ini, saya dapat info bahwa barang PKL sudah 3 hari ditahan,” tandasnya. (*)

Kontributor : Reinaldo Rumlus

Editor : Jack Wullur