LBH GAPTA Sorot Dugaan Mafia Peradilan Oknum Panitera PN Airmadidi

574

MINUT, ManguniPost.com – Dugaan aksi mafia peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Airmadidi ikut disorot tajam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Advokasi Paralegal Tanah Air (GAPTA), Sabtu (28/03).

Dalam keterangan persnya, Richard William selaku Kuasa Hukum NT alias Norris, telah membeberkan indikasi aksi mafia peradilan tersebut coba dimainkan oleh oknum panitera.

Hal itu terkuak saat William hendak mengambil petikan putusan Majelis Hakim yang membebaskan Norris dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terhadap Bupati Minut, VAP alias Vonnie.

“Kami LBH GAPTA selaku Kuasa Hukum Norris Tirayoh sangat menyayangkan sikap yang ditunjukkan dan dilakukan oleh Panitera PN Airmadidi,” ungkap William.

Selebihnya, dirinya juga menyoroti adanya niat oknum panitera untuk memanipulasi data agar pengajuan Kasasi bisa diproses sekalipun telah lewat dari waktu 7 hari sejak putusan dibacakan.

“Bahwa setelah adu aturan hukum ternyata mereka (red-oknum panitera) salah dalam penerapan hukum, justeru panitera lari lewat belakang dan membawa bukti Kutipan putusan perkara pidana nomor 61/Pid-Sus/2019/PN.Arm tanggal 18 Maret 2020 atas nama terdakwa Norris Tirayoh. Bahwa setelah terjadi ribut-ribut ringan, dan diancam akan dilaporkan ke Polda Sulut dengan dugaan penggelapan dokumen, tiba-tiba bukti kutipan putusan tersebut dikembalikan,” tutur William.

Fenomena itu lantas membuat dirinya menduga ada intervensi dari pihak penguasa agar bunyi putusan diubah. “Bahwa patut diduga apa yang dilakukan panitera dan pihak PN Airmadidi telah mendapatkan intervensi oleh pihak-pihak tertentu (Penguasa
dan/atau se-Level Penguasa) yang tidak bertanggung-jawab, untuk merubah bunyi putusan sesuai aturan KUHAP Pasal 233 ayat (2) Jo Pasal 234 ayat (1), supaya menjadi Pasal 244 Jo Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013. Agar bisa diajukan Kasasi,” jelas William.

Selebihnya, dirinya berharap pihak-pihak terkait dapat menyikapi aksi oknum panitera, JBK alias Jenet ini, dengan memberikan sanksi berat sebagai pembelajaran agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.

Adapun diketahui, Rabu (18/03) lalu, Norris telah divonis bebas oleh Majelis Hakim yang diketuai Nur Dewi Sundari, dalam perkara nomor 61/Pid-Sus/2019/PN.Arm.

Dimana, tudingan JPU yang menerangkan bahwa Norris telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Bupati Minut tidak terbukti.

Dan selama rentan waktu 7 hari sejak putusan dibacakan, pihak JPU justru belum mengajukan Kasasi. Otomatis putusan harusnya langsung inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Namun, oknum panitera diduga telah berani menerima pengajuan Kasasi JPU yang lewat dari waktu 7 hari, serta nekad melakukan trik agar Kasasi tersebut dapat berproses. Hal ini langsung menjadi sorotan Kuasa Hukum Norris. (*)

Penulis/Editor : Jack Wullur