Legal Standing Bawaslu Minahasa Dipertanyakan

323

Kelanjutan Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi FER

Manado, Mangunipost.com – Rabu (13/03) ini, Bawaslu Sulut kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran administrasi calon anggota DPR-RI, Felly Estelita Runtuwene (FER).

Dalam persidangan tersebut, terlapor FER yang diwakili Kuasa Hukumnya, Revin Eldad Danny Rompas sempat mempertanyakan Legal Standing dari Bawaslu Minahasa yang menjadi pelapor dalam dugaan pelanggaran administrasi ini.

Menurut Rompas, posisi Bawaslu Minahasa sebagai terlapor sangat bertentangan dengan Peraturan Baswalu. Sehingga, dirinya menganggap kalau sidang dugaan pelanggaran administrasi tidak layak untuk diteruskan ke tahap lanjut.

“Legal Standing dari Bawaslu Minahasa itu tidak dibuktikan menurut Perbawaslu Nomor 7 Pasal 25, 26, 27 Tahun 2018 bahwa menjadi pelapor itu WNI, dst…Nah jadi lucu ini kalau yang menjadi pelapor itu Bawaslu, sebenarnya itu berarti jeruk makan jeruk,” ungkapnya.

Rompas juga menekankan kalau dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan Bawaslu Minahasa sudah dibantah pihaknya dalam persidangan.

“Sebenarnya apapun yang diungkapkan oleh Bawaslu Minahasa sudah kami bantah. Nanti tanggal 15, kita akan lihat dari pembuktian dari Bawaslu Minahasa sesuai dengan jawaban tergugat kami atau tidak,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Minahasa, Rendy Umboh menerangkan kalau pihaknya memproses dugaan pelanggaran administrasi FER, atas rekomendasi Sentra Gakkumdu Minahasa yang saat memeriksa perkara ini tidak menemukan adanya tindak pidana Pemilu, tetapi mendapati adanya bentuk pelanggaran administrasi.

“Sekarang subtansinya bahwa ada pembedaan antara pidana Pemilu dan administratif pemilu. Memang benar kalau di Sentra Gakkumdu masalah pidananya sudah selesai,” ujar Umboh, namun dirinya menegaskan kalau persoalan terkait admisnistrasi tak bisa dilepaskan begitu saja.

“Ini kan kalau ada kegiatan kemarin di Sentra Gakkumdu itu kita sepakat memenuhi unsur kampanye yang tidak dengan sengaja bahwa ada aktifitas atau kegiatan, tindakan kampanye di kampus yang tidak patutkan ini yang menyalahi prosedur, masa kita biarkan saja. Harus ada konsekuensi terhadap itu dan kita laporkan sebagai bentuk sebuah penemuan,” tuturnya.

Terkait Perbawaslu, Umboh membantah kalau pihaknya tidak memiliki kewenangan melaporkan atas adanya dugaan pelanggaran administrasi. “Bawaslu itu bisa melapor. Nah itu kami akan jawab dan sederhana saja karena syarat formil dan materil sudah,” tandasnya. (*)

Penulis : Eka Egeten

Editor : Jack Wullur