Legislator Sulut Nilai Ada Ketimpangan Pendidikan di Bolmong Raya

208

Manado, MP
Pemerataan pendidikan dan penerapan regulasi, baik di ruang likup sekolah negeri maupun swasta merupakan kewajiban yang harus diterapkan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, demi menciptakan keseimbangan di dunia pendidikan. Akan tetapi penerapan peraturan ini kurang nampak dirasakan untuk yayasan yang mengelola sekolah swasta. Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menilai, kondisi itu menciptakan ketimpangan.

“Yayasan Umat Hindu juga bagian dari kewenangan pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan tetapi terkesan perlakuannya tidak sama seperti sekolah negeri,” ungkap Legislator Sulut, I Nyoman Sarwa, di ruang kerjanya.

“Dari sisi struktur organisasi didapati kasus, kepala sekolah bisa menjabat sampai tiga periode bahkan lebih. Sementara Permedikbud Nomor 6 tahun 2018 jelas mengatur masa jabatan hanya sampai tiga periode. Sedangkan di sekolah swasta tidak diberlakukan regulasi sesuai edaran, sementara perlakuan itu juga sama mestinya,” ujar Legislator Dapil Bolmong Raya ini.

Dia juga mengungkapkan, untuk guru Agama Hindu di daerah Bolmong Raya masih kurang dan perlu adanya penambahan guru di daerah tersebut. “Untuk guru Agama Hindu ada tetapi masih kurang. Otomatis untuk mata pelajaran Agama Hindu di gabung beberapa sekolah. Anaknya dikumpul dan mengikuti pembelajaran sesuai hari yang ditentukan,” lanjut Anggota Komisi 4 Deprov ini.

“Harapannya untuk wilayah yang mayoritas Bali, misalnya di Dumoga, boleh ditambahkan guru mata pelajaran Agama Hindu,” tuntasnya. (Eka Egeten)