Mega Proyek Waduk Kuwil Ambil Paksa Tanah Warga

1107
Rieke Adeleide Sompie memegang dokumen terkait kepemilikan lahan yang akan diambil proyek Waduk Kuwil (Iswan Sual)

Rieke: Kira sto kita mo tako karna kita prampuang. Kita pe kobong kwa! 

Airmadidi, MP

Proyek pembangunan Waduk Kuwil dirancang demi memberi sumbangan besar bagi masyarakat Sulawesi Utara (Sulut). Tentu, ini diharapkan berlaku pula bagi warga pemilik tanah yang terkena proyek tersebut.

Sangat disayangkan, bila ternyata ada tanah-tanah yang dilewati mega proyek itu cuma ditawari dengan pembayaran harga yang terlampau murah,yakni Rp. 21.000 per meter.

Ada yang menolak memberi persetujuan karena merasa diperlakukan tidak adil. Salah satu pemilik tanah yang merasa menjadi “tumbal” proyek itu adalah Rieke Adeleide Sompie.

Dikatakannya, tak pernah setuju dengan harga tanah yang ditawarkan oleh pihak panitia yang menangani soal pembebasan lahan.

Tapi, anehnya kata Sompie, keputusan pengadilan terkait pengosongan tanah sudah ada. Malahan, aparat kepolisian dan desa nampaknya digerakkan untuk ‘menekan’nya.

“Pada 18 September malam Kapolsek dan Hukum Tua Kawangkoan Kalawat Minut datang dan menyampaikan bahwa ada surat perintah dari Pengadilan Negeri Airmadidi Minut agar segera mengosongkan tanah kami yang terkena pembangunan waduk,” beber Rieke dengan nada kecewa ketika diwawancarai MP langsung di rumahnya.

“Sedangkan berita acara untuk mengikuti persidangan dalam titipan pengadilan masalah pembebasan lahan tidak pernah ditanda tangani oleh kami secara langsung. Kok bisa ada putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Minahasa Utara untuk mengosongkan lahan tersebut,” ujar warga Kawangkoan Jaga Dua Kecamatan Kalawat ini.

Rieke menyampaikan bahwa dia mendukung program pemerintah asalkan berpihak pada nasib mereka.

“Kami bukan tidak mendukung program pemerintah tapi kami kecewa dengan masalah ganti rugi lahan karena tanah kami hanya dihargai Rp.  21.000/meter.”

“Letak tanah kami tidak jauh dari titik as dam dan tanah kami berfungsi untuk pengalihan air masuk ke terowongan agar sungainya menjadi kering agar bisa dibangun as dam, dan kenapa yang hanya menjadi dampak atau penghijauan, harga tanah mereka bisa tinggi? Apa yang harus menjadi perbedaan?” pungkas Ibu dari Billy Sundah ini.

Selain itu, Sompie mengeluhkan soal tak dimasukkannya dalam daftar bayar tanaman dalam lahan itu. Belum lagi, soal luas tanah, dalam catatan, yang mengalami penyusutan.

“Harga tanaman tidak dicantumkan sama sekali. Terjadi penyusutan luas tanah, dari luas 6,3 ha menjadi 5,5 ha. Apakah ini yg dinamakan keadilan dan jaman trasparansi data publik kepada masyarakat? ” ungkap Adeleida.

“Indonesia sudah merdeka dari 72 tahun yang lalu tapi hak kami diambil dan ditindas. Kami hanya ingin merasakan keadilan itu, disamakan dan tidak dibedakan.”

“Kami hanya minta agar di perlihatkan data apraisal bidang per bidang secara worksheet agar kami tau harga pembebasan kami itu berapa sebenarnya?” tambah Rieke yang didukung anak laki-lakinya Billy Sundah.

Terinformasi, Rieke sudah menerima surat nomor:W19. U6/1434/HPDT/1X/2018 perihal: Pemberitahuan Eksekusi Pelaksanaan Pengosongan, bertanggal 13 September 2018.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi Jeanet Beatrik Kalangit, SH itu dikatakan bahwa aksekusi akan dilaksanakan Jumat besok (21/9) 2018.

Saat ditanya apa tindakan Rieke bila eksekusi terhadap lahannya tetap dilakukan, dia mengatakan bahwa dia tidak takut.

“Kira sto kita mo tako. Kita pe kobong kwa. Nanti lia jo. Kita lei nekad-nekad. Biar hebo. Lebe bagus. Kita pe tana,” tutupnya. (Iswan Sual)