Oknum PPK Muluskan Pembayaran Tanah Dalam Perkara

149

Aroma Korupsi Dibalik Pembebasan Lahan 4 Hektar di Desa Kawangkoan

MINUT, ManguniPost.com – Proyek strategi nasional bendungan Kuwil-Kawangkoan di Kabupaten Minahasa Utara (Minut), pembebasan lahannya tersinyalir bermasalah.

Aroma korupsi di lingkaran Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) I pun langsung merebak, begitu tanah seluas 4 hektar di Desa Kawangkoan, Kecamatan Kalawat dipersoalkan secara hukum oleh Johanis Tampa melalui Kuasa Hukumnya, Advokat Welly A Sompie dan Sartika S Ticoalu.

Dimana, oknum PPK dari pihak BWSS I, RR alias Ronny diduga kuat telah memainkan peran sehingga pembayaran atas pembebasan lahan di tanah 4 hektar tersebut bisa terjadi. Padahal, tanah itu masih dalam proses perkara.

Dijelaskan Sompie, pihak PPK tidak pernah mendatangi kliennya dan menyodorkan surat terkait pembebasan lahan 4 hektar tersebut. Namun, tiba-tiba sudah ada proses pembayaran, sementara persoalan perdata atas tanah itu masih berproses.

“PPK tidak pernah bertemu dengan klien kami, tapi sudah ada pencairan terkait pembebasan lahan 4 hektar yang dikuasai klien kami. Sudah ada kwitansinya yang dibayarkan ke Hendriata MS Wullur sebesar Rp5 miliar lebih,” terang Sompie.

Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa kliennya, yakni Johanis Tampa telah menguasai tanah 4 hektar itu dengan dasar Register Desa Nomor 61. Dimana, menerangkan kalau sejak 1977 tanah tersebut telah dikuasai oleh keluarga Tampa.

Selanjutnya, Sompie mengemukakan kalau kliennya pernah diseret ke pengadilan atas kasus tindak pidana pencurian. Namun, akhirnya divonis bebas hingga di tingkat Mahkamah Agung (MA) RI.

“Persoalan hukum terkait tanah ini berawal Tahun 2012, ketika klien kami dituntut atas kasus pencurian. Saat klien kami hendak mengambil kayu kelapa di kebun. Dalam perkara nomor 94/Pid.B/2012/PN.AMD, klien kami telah didakwa melakukan tindak pidana pasal 362 KUHP. Namun, amar putusan Majelis Hakim PN Airmadidi yang diketuai Lucky R Kalalo mengungkapkan kalau klien kami terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana,” tutur Sompie.

Selanjutnya, Sompie menjelaskan bahwa dalam amar putusan tersebut, kliennya juga dilepaskan dari segala tuntutan hukum, serta dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat.

Bahkan, dalam amar putusan tersebut, Majelis Hakim juga menetapkan barang bukti 3 batang kayu kelapa tetap berada dalam status quo, menunggu ditentukannya siapa yang sesungguhnya berhak atas tanah 4 hektar itu.

Tak hanya itu, Sompie juga menuturkan kalau pihak Kejaksaan sempat melakukan upaya Kasasi atas putusan tersebut, namun ditolak. “Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung, dan amar Putusan Kasasi MA oleh Majelis Hakim Agung yang dipimpin Ketuanya Dr Artidjo Alkostar, SH LLM, Nomor 354 K /Pid/2013 berbunyi : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi,” ujar Sompie.

Terkait sengketa tanah antara kliennya dengan Hendriata MS Wullur, Sompie mengungkapkan hingga kini masih berlangsung di PN Airmadidi. “Masih dalam proses, sebelumnya tahun 2017 sudah pernah kami ajukan gugatan dengan nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Arm. Tapi Majelis Hakim dengan Ketuanya Nur Dewi Sundari, memutus NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) dengan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Balai Sungai Sulawesi Utara tidak didudukkan sebagai Tergugat,” jelasnya.

Selain itu, Sompie mengaku telah mengadukan persoalan ini ke Polda Sulut. Dan mengungkapkan kalau Kapolda Sulut, Irjen Pol Royke Lumowa telah mendisposisikan persoalan ini ke Dit Reskrimsus.  

“Sudah menghadap Kapolda Sulut, dan beliau mengarahkan agar kasus ini ditangani Dit Reskrimsus Subdit Tipikor,” pungkasnya.

Sementara itu, untuk aksi backup Polres Minut atas pembongkaran yang dilakukan PT Nindya Karya di atas tanah 4 hektar pun telah dilaporkan pihaknya secara tertulis ke Kapolda Sulut, dan masih menunggu jawaban.

“Selaku kuasa hukum kami sangat kecewa dengan tindakan Polisi yang melindungi tindakan melanggar hukum yang nyata-nyata telah dilakukan oleh PT Nindya Karya. Semoga Bapak Kapolda Sulut mau mendengar/menanggapi dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku, demi tegaknya hukum di negara Indonesia, khususnya di Kabupaten Minahasa Utara,” tandasnya. (*)