Manado, MP
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Utara (DPRD Sulut) terkejut dengan adanya pengurangan anggaran Rp 13 Miliar di Biro Umum dan Protokoler Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.
Diketahui tahun 2019, sesuai pagu, hanya ditetapkan sebesar Rp 55 miliar. Ini terhitung kurang.
Terkait itu, anggota Komisi II Edwin Lontoh, menyampaikan agar Kepala Biro mesti serius dengan estimasi dan perhitungan anggaran untuk program-program.
“Sebab Biro Umum paling eksklusif dalam menangani keperluan kepala daerah. Jangan karena minimnya anggaran, citra Provinsi Sulut lewat kepala daerah dan objek-objek vital yang ada menjadi buruk,” ujar wakil rakyat utusan Sangihe itu dalam rapat koordinasi Komisi II bersama Biro Umum Prmprov Sulut, Senin (29/10) 2018.
Lontoh juga mengusulkan supaya program yang kurang urgent ada baiknya dilakukan pergeseran demi mengantisipasi kemungkinan sesuai keadaan.
“Pengadaan mobil crane yang dalam pagu ditetapkan sejumlah Rp 700 juta. Sepengetahuan saya, harganya lebih dari angka tersebut. Nyanda ada yang suka mo ambe tu lelang itu. Karena pagunya kurang dari harga sebenarnya. Alangkah baiknya anggaran tersebut bisa dialihkan ke program lain yang tepat sasaran,” tegas Edwin.
Kepala Biro Umum Pemprov Sulut Clay Dondokambey di waktu dan tempat yang sama mengiyakan soal pergeseran. Dimana, untuk 2019, dalam KUA PPAS mereka mendapatkan Pagu sebesar Rp 55 Miliar lebih.
“Dan disusun sesuai dengan struktur perangkat daerah dimana Biro Umum masih terbagi 3 bagian dan rencananya salah satu bagian akan dipindahkan kedalam biro lain. Sehingga pagu awal yang diusulkan sebesar Rp 80M dan akan diproyeksikan dalam 10 program dan 45 kegiatan,” pungkasnya.
Lebih lanjut Dondokambey menyampaikan bahwa pihaknya menyampaikan terima kasih untuk usulan yang diutarakan komisi II tersebut.
“Akan kami kaji terlebih dahulu bersama jajaran kemudian akan kami laporkan kepada pimpinan dalam hal ini Gubernur, Wagub dan Sekprov,” katanya. (Iswan Sual)
