Parpol Diwajibkan Sesuai Dengan Komitmen Pakta Integritas

197
Salman Saelangi (ist)

 

Manado, MP

Kasak-kusuk terkait status bakal calon legislatif (bacaleg) mantan napi korupsi, masih tarik-menarik.

Dua pendapat penyelenggara pemilihan umum (pemilu) belum juga bertemu. Serangan kembali diluncurkan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pakta integritas partai kali ini jadi senjata.

Bola panas kini menyasar partai politik (parpol). Itu menyusul surat ‘sakti’ KPU Republik Indonesia (RI) untuk parpol yang menginstruksikan supaya memperhatikan pakta integritas yang sebelumnya sudah ditandatangani partai.

“Status bacaleg karena kategori mantan napi koruptor, KPU provinsi dan kabupaten kota sudah berkoordinasi dengan KPU-RI. Sebelumnya, KPU menyurat ke provinsi dan kabupaten kota untuk menunda putusan Bawaslu tentang mengakomodir caleg eks korupsi. Langkah selanjutnya dilakukan KPU-RI menyurat ke DPP (Dewan Pimpinan Partai) masing-masing untuk mentaati pakta integritas,” beber Anggota Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi, Kamis (13/9), di ruang kerjanya.

Surat KPU-RI itu bernomor 1042/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018, tertanggal 10 September 2018. Dalam isinya pada poin 3 dikatakan, apabila yang diajukan parpol tidak sesuai dengan pakta integritas maka parpol dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan.

“Kemudian pada poin 4 parpol dapat melakukan pencoretan terhadap calon yang bersangkutan dan dapat dilakukan penggantian pada masa penggantian calon pasca penetapan DCS yakni tanggal 4 sampai dengan 10 September 2018 sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Maka dari itu diharapkan, pimpinan parpol DPP bisa berkoordinasi dengan pengurus wilayah se-provnisi atau kabuapten kota. Ini supaya bisa menarik calon yang mendaftar bacaleg dengan kategori eks napi koruptor.

“Langkah sekarang apakah parpol mengindahkan atau tidak,” semburnya.

Ia menegaskan, pakta integritas ini sudah ditandatangani partai dalam B3. Dalam pakta integritas tersebut disampaikan, jika parpol mendaftarkan eks napi korupsi dalam daftar bakal calon maka siap menerima sanksi administrasi seperti mendapat status Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

“Itu sesuai dengan PKPU (Perturan KPU) nomor 20,” kuncinya. (Iswan Sual)