Pelantikan E2L-Mantap Ditunda, Politisi Nasdem Kritisi Pemprov Sulut

267

Manado, MP

Nada keras terhadap tertundanya pengesahan bupati dan wakil bupati Talaud terpilih, Elly Engelbert Lasut dan Moktar Parapaga (E2L-Mantap), terdengar. Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dalam mengurus proses pelantikan jadi pemicu.

Sorotan pun datang dari Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sulawesi Utara (Sulut), Felly Runtuwene. Menurut Bendahara DPW Partai Nasdem Sulut ini, pemerintahan Olly Dondokambey-Steven Kandouw (OD-SK) terkesan lalai dalam menyelesaikan tugas.

“Kita mengikuti sesuai tahapan-tahapan yang sudah ada. Jadi sebetulnya tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi karena ini adalah perintah undang-undang. Yang seharusnya dilantik, yah harus dilantik. Sebagai pemimpin kita harus jadi contoh. Kalau dari seperti ini saja kita sudah terkesan lalai, bukan menghambat yah. Terkesan lalai, bagaimana kepada masyarakat jelata masyarakat di bawah,” ucapnya, di ruang kerjanya.

Sesuai pengamatan partai yang dinakhodai Surya Paloh, terakhir memantau Surat Keputusan (SK) pelantikannya sudah turun. Hanya saja belum dijemput Pemprov Sulut. Malahan karena semangat dari calon terpilih E2L-Mantap, mereka sudah ancang-ancang untuk menjemput SK tersebut. Hanya saja, sesuai aturan tidak bisa.

“Memang ini harus dari pemerintah provinsi yang menjemput SK itu. Tidak bisa SK itu dari pendukung calon menjemput. Atau dari partai, tidak bisa. Karena aturannya seperti itu, tapi sampai hari ini, terakhir kemarin saya dengar belum ada tim yang menjemput SK tersebut. Tapi perkara sudah keluar. Sudah keluar,” pungkasnya.

Soal langkah pihak partai untuk masalah ini, baginya merupakan kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Pihaknya tinggal menunggu dan mengikuti petunjuk DPP. Laporan-laporan bahkan percakapan terus diikuti Nasdem.

“Jadi proses sampai keluar SK itu kami mengikuti. Sampai di mana, kenapa dan lain sebagainya. SK pun belum dijemput itu dilaporkan. Bahkan percakapan sudah kami ikuti dari Dirjen (direktur jendral) itu sendiri. Faktor X kita tidak tahu dari pemerintah dalam hal ini gubernur, ada alasan-alasan apa kita tidak tahu. Ada kesibukan apa, kita tidak tahu. Jadi kita tidak bisa menjudge macam-macam,” sambungnya.

Ia pun menghimbau warga Talaud agar mereka bersabar dan mengikuti perkembangan yang ada supaya jangan sampai ada hoax. “Tetap menjaga stabilitas yang ada di daerah. Jangan sampai ada riak-riak yang lain,” imbuhnya.

“Tapi pemerintah daerah harus memperhatikan ini karena permasalahan yang timbul itu biasanya dari ketidakadilan. Itu poin penting,” tandasnya. (Eka Egeten)