Pemkab Sangihe dan Bank SulutGo “Tumbang”, PN Manado Kabulkan Gugatan Kristianto Cs

343

MANADO, ManguniPost.com – Pengadilan Negeri (PN) Manado belum lama ini telah mengabulkan gugatan perdata yang diajukan HPP dan Patners Advocates and Legal Consultans di bawah komando Advokat Suwempry Suoth mewakili Penggugat, Kristianto Naftali Poae, melawan pihak Pemkab Sangihe dan Bank SulutGo cabang Tahuna, serta DPRD Sangihe sebagai turut tergugat yang diwakili Advokat Michael Jacobus.

Saat dikonfirmasi awak media, Kristianto pun tak menepis kalau putusan Majelis Hakim dalam perkara 423/Pdt.G/2019/PN Mnd telah menetapkan bahwa pihak Pemkab Sangihe telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat.

“Dalam perkara ini Majelis Hakim telah memutuskan, Perjanjian Kredit Investasi Nomor 19 Akta Perjanjian Kredit Investasi, Pada hari Rabu, Tanggal 21 Bulan Nopember, Tahun 2018 (21-11-2018), yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Para Tergugat dihadapan Penggugat dalam jabatannya sebagai Notaris yang berkedudukan di Manado, dengan Wilayah Kerja Jabatan Propinsi Sulawesi Utara, adalah sah menurut hukum,” terangnya.

Selanjutnya, dirinya membeberkan bahwa hasil putusan Majelis Hakim menyebutkan kalau pihak Pemkab Sangihe selaku Tergugat I, wajib untuk membayarkan Honorarium Notaris, sebagai kewajiban debitur.

“Dalam amar putusan juga disebutkan, Honorarium Notaris yang juga adalah Pembayaran atas jasa Notaris dalam Perjanjian Kredit Investasi, Nomor 19 Akta Perjanjian Kredit Investasi, Pada hari Rabu, Tanggal 21 Bulan Nopember, Tahun 2018 (21-11-2018) adalah merupakan kewajiban Debitur (Tergugat I in casu), serta menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang tidak membayar terhadap kewajiban-kewajiban atas Honorarium Notaris yang juga adalah Pembayaran atas jasa Notaris pada Penggugat minimal 1% (satu persen) adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sekaligus bertentangan dengan dengan nilai kepatutan dan Undang-Undang,” tuturnya.

Adapun dalam amar putusan ditegaskan bahwa jumlah pembayaran Honorarium Notaris tersebut berada di angka Rp1,7 miliar.

Untuk diketahui, dalam perkara perdata ini, Pemkab dan DPRD Sangihe sempat mengajukan eksepsi namun ditolak oleh Majelis Hakim PN Manado. (*)

Penulis/Editor : Jack Wullur