Pemprov Sulut Anggarkan Infrastruktur Pariwisata Milik Pribadi

281
Ruas jalan ke Tetempangan Hill (Iswan Sual)

Manado, MP

Program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) yang mengalokasikan anggaran untuk membangun infrastruktur pariwisata milik pribadi tertentu memantik kritik tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut.

Felly Estelita Runtuwene mengingatkan agar anggaran miliaran rupiah untuk pariwisata diadakan sejatinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum.

“Jangan sampai anggaran yang ada nanti untuk kepentingan pribadi, bisnis pribadi. Masih banyak infrastruktur untuk kepentingan umum yang memang yang adalah milik pemerintah daerah itu sendiri.  Pariwisata bukan milik pengusaha tertentu. Itu (anggaran, red) miliaran loh,” beber Runtuwene.

Apalagi, Felly melihat, anggaran untuk infrastruktur jalan akses pariwisata kini telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan saat pembahasan sebelumnya.

“Jalan akses pariwisata ada anggaran, tadinya Rp. 1.750.000, setelah perubahan menjadi Rp. 4.233.226.000,” umbar Felly pada Selasa (18/9) 2018.

Dia menyarankan agar sebaiknya pemerintah memprioritaskan pembangunan sarana prasarana yang lebih kontributif bagi masyarakat, ketimbang untuk pribadi pengusaha yang hanya menyumbang ke kas daerah dalam bentuk retribusi saja.

“Kalau itu untuk pribadi kenapa dianggarkan. Kenapa? Tidak ada jalan akses pariwisata yang lain yang kita mau bikin? Secara keseluruhan ini untuk Sulawesi Utara, ok. Tapi ini bukan masuk ke pemerintah. Mungkin retribusi ada. Tapi secara keseluruhan?” tutur Felly di ruang kerjanya.

Dicontohkan Runtuwene, jalan akses pariwisata yang yang pantas dibiayai Pemprov Sulut, salah satunya adalah jalan akses ke Pantai Pal.

“Kan ada (jalan akses) untuk Pantai Pal. Ada banyak skali loh tujuan pariwisata itu yang memang dia punya Infrastrukturnya masih sangat minim. Keadaan keuangan daerah kita boleh dibilang pas-pasan lah,” ujar Felly.

Runtuwene mengingatkan agar prinsip transparasi senantiasa dipegang dalam penyusunan anggaran.

“Kemarin saya tanya, ini penyediaan sarana prasarana jalan akses pariwisata ini jalan yang mana? Kenapa tidak cetak? Tapi jawabannya (secara lisan, red), itu untuk Tampusu dan Tetempangan,” ujar kader partai Nasional Demokrat ini.

Estelita menyayangkan jika lokasi pelaksanaan pembangunan dalam anggaran pun terkesan kurang transparan karena tidak diberikan rinciannya.

“Ada penyediaan sarana prasarana jalan akses infrastruktur umum tidak dibilang dimana. Kembali lagi saya tanyakan. Dia bilang disini Wiow Wori. Jadi,  kenapa tidak dicantumkan? Itu tadinya 1,5 miliar menjadi 4,9 miliar. Jadi, dia naik 3,4 miliar. Jadi, terang benderanglah (transparan, red) disini,” tutup Runtuwene. (Iswan Sual)