Pemprov Sulut Cabut 41 IUP, Publik Apresiasi

279
Julius Jems Tuuk (ist)

Manado, MP

Terobosan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur (Wagub) Steven Kandouw (OD-SK), mencabut sejumlah  Izin Usaha Pertambangan (IUP) memicu apresiasi publik.

Upaya  itu dinilai sebagai tindakan populis yang pro terhadap nasib rakyat Bumi Nyiur Melambai.

Langkah pembatalan izin ini dimaksudkan agar uang yang didapat dari penghasilan tambang dapat langsung dinikmati rakyat.

Dengan demikian rakyat Sulut menjadi sejahtera. Selain itu, pendapatan asli daerah (PAD) Sulut hanya mengandalkan pajak kendaraan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Julius Jems Tuuk berpendapat, keputusan pembatalan IUP oleh gubernur menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat penambang Sulut.

“Ini bukti bahwa Pemerintah OD-SK sangat memahami permasalahan serta kondisi masyarakat pertambangan,” ucap Julius.

Bukti lainnya dari keberpihakan gubernur menurut Tuuk, ditetapkannya Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan dan Mineral yang sementara bergulir di DPRD Provinsi Sulut.

“Menurut saya ini adalah bentuk penguatan atas kebijakan yang telah gubernur ambil. Dimana jumlah penambang di Sulut kurang lebih 80.000 orang. Artinya, tambang rakyat memberikan solusi pekerjaan bagi masyarakat Sulut,” tutup Tuuk. (Iswan Sual)